BASALAMAH PIMPIN RAPAT BAHAS TUGAS TEKNIS TPID PROVINSI MALUKU

Ambon,MalukuBersatu.Com,- Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 258 Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Maka dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Tugas-Tugas Teknis TPID, yang dilaksanakan pada Selasa (20/6/2023) bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, yang disaksikan oleh, Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta pihak terkait lainnya. 

Basalamah menyampaikan, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Maluku, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah penanganan, serta inovasi yang nantinya akan memberikan dampak akselerasi terhadap pengendalian inflasi. “Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah memiliki neraca produksi yang komprehensif, yang didalamnya berisi factor-faktor musim baik di tingkat onfarm yang berbasis pertanian. Maupun perikanan dan OPD-OPD lain yang berbasis sektoral, hal ini diperlukan dalam rangka Early warning system” ujarnya .

Selain itu, Basalamah juga mengatakan, bahwa Tim TPID wajib memiliki Neraca Pangan yang up to date berdasrkan stok yang dimiliki hari demi hari. Mengingat setiap minggu dilakukan Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Mendagri. “Untuk itu kami mohon inspektorat untuk juga melakukan asistensi terhadap OPD, karena hal ini adalah bagian dari Key Indicator Performace yang diarahkan oleh Presiden. Dimana diteruskan oleh Gubernur, untuk meredakan inflasi dan saya harap Neraca Pangan bisa siap dalam waktu dekat", pintanya.

“Sebagai landasan atau representasi data yang dimiliki dalam proses pengambilan kebijakan, karena kita mau melihat kondisi dalam satu atau dua bulan ke depan. Yang tentunya berhubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal.”Ungkap Ketua TGPP. Dirinya menyatakan, perlu menginspeksi lebih insentif untuk turun ke lapangan dan perlu bekerjasama antar daerah sebagai bentuk intervensi yang bersifat sementara jika terjadi defisit.“Selain itu management supply chain menjadi penting, dan saya berharap Dinas Perhubungan dapat menjalankan tugas dengan baik, karena ada kebijakan pusat yang melakukan subsidi terhadap biaya transportasi dan jalur dari harga tiket.” Tegasnya.

Setelah itu, untuk Dinas Ketahanan Pangan, Basalamah mengharapkan agar segera dibuat dashboard sistem informasi yang berbasis digitalisasi. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat merespon kerja-kerja TPID dan Pemda. Berdasarkan sistem informasi harga yang dipasang di pasar sebagai bentuk edukasi kepada konsumen dengan pilot proyek di Pasar Mardika. “Menyikapi cuaca ekstrem sesuai penyemapaian dari BMKG, maka harus ada antisipasi terhadap jalur transportasi. Untuk biro ekonomi akan membuat surat edaran kepada Bupati Walikota terhadap langkah-langkah, penanganan komprehensif. Bagaimana bila putusnya jalur logistik, dan cara mengatasinya.

"Saya berharap ada posko pengendalian cuaca ekstrem di Dinas Ketahanan Pangan dan wajib dilaporkan secara terus menerus.” Tegasnya. Dirinya juga menyampaikan kepada pihak Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera melakukan kajian persepsi transformasi dari konsumsi minyak tanah menuju elpiji 3kg. “Untuk Pelindo saya harap bisa mendorong percepatan proses bongkar muat bahan pokok mohon dan bisa menjadi prioritas agar cepat sampai di masyarakat dan tidak menimbulkan kenaikan harga yang berlebihan.”

Sementara itu, Hadi juga mengatakan, dari pihak Bulog akan memberikan data setiap minggu untuk jumlah yang didistribusi, dan setiap melakukan operasi pasar tetap melibatkan TPID, sehingga target sasaran akan dapat tercapai. “Untuk itu Kepala Dinas Indag, segera berbicara dengan pemkot Ambon, bahwa kami membutuhkan ykios pengenbdali sebagai representasi untuk menstabilkan harga, dengan tetap tidak mengganggu pedagang.” Ujarnya.

Sementara untuk PLN, Basalamah berharap agar daya utamanya dioptimalkan pada daerah yang beruhubungan dengan program 1 opd 1 desa, dimana salah satu programnya yakni Maluku Terang, agar bagaimana Maluku tidak bermasalah dengan listrik. Untuk Kejati, Polda dan TNI, Basalamah menyampaikan bahwa mereka telah siap melakukan pendampingan dan ketahanan terkait dengan pengamanan inflasi dari aspek mekanismenya, agar prosedur dan mekanisme dapat berjalan dengan baik sesuai kaidah hukum. (MB-01)