NAMROLE,MalukuBersatu.Com,-Kabupaten Buru Selatan yang kini dipimpin Bupati La Hamidi dan Wakil Bupati Gerson Selsily terus berikan perubahan bagi daerahnya. Dan pada (12/07/26) Bupati Buru Selatan, La Hamidi, SH secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2026. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menata kembali hak milik terutama tanah.
Dimana hal itu menyangkut penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat. Kegiatan yang sangat berarti itu Mengusung tema "Membangun Komitmen Bersama dalam Pelaksanaan Reforma Agraria yang Terpadu, Berkelanjutan, dan Berkeadilan". Rapat koordinasi ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan kebijakan serta menyelesaikan berbagai tantangan pertanahan di wilayah Buru Selatan.
Bupati menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan program prioritas nasional yang sangat penting untuk mempersempit ketimpangan penguasaan tanah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buru Selatan. Atas inisiasi rapat ini sebagai upaya konkret membangun sinergitas lintas instansi.
"Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset, tetapi harus dilanjutkan dengan penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tanah yang telah ditata harus mampu menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan," ujar Bupati dalam pembukaan acara. Dalam forum tersebut, Bupati menyoroti pentingnya penanganan konflik dan sengketa pertanahan.
Yang kini masih menjadi tantangan daerah, seperti tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan ruang, klaim penguasaan lahan, persoalan batas wilayah. Hingga kebutuhan penyediaan tanah untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Pendekatan penyelesaian yang diinstruksikan adalah yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta musyawarah.
Selain itu, rapat ini juga memberikan perhatian khusus pada penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini dinilai sebagai kunci percepatan untuk menyediakan lahan yang legal, terencana, dan produktif bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari rakor ini, Bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk segera membentuk dan mengefektifkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat kabupaten. Penguatan tim ini diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan pertanahan secara komprehensif. Bupati berharap bahwa melalui koordinasi yang terpadu, Reforma Agraria di Kabupaten Buru Selatan.
Tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Reforma Agraria adalah agenda strategis nasional yang diimplementasikan di tingkat daerah melalui GTRA untuk menata ulang ketimpangan kepemilikan tanah dan memberikan akses ekonomi bagi masyarakat, guna mewujudkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat.(MB-01)