Defisit Ditekan 20,54 M Wali Kota Serahkan KUA PASS APBD Perubahan 2026

AMBON,MALUKUBERSATU-COM,—Hari ini, Senin (14/09/26) DPRD Kota Ambon mengelar  Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon. Dimana  Rapat ini sekaligus menandai penutupan masa persidangan III tahun sidang 2025/2026.  Serta pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2026/2027, yang menjadi momentum penting dalam siklus perencanaan anggaran daerah.

Terkait Rapat Paripurna tersebut, Pemerintah Kota Ambon melalui Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena,  Resmi menyerahkan.  Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, dalam upaya menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dinamika kondisi terkini

Wali Kota Bodewin M. Wattimena dalam sambutan menyatakan,  pelaksanaan perubahan APBD 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Dengan perkembangan aktual yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam dokumen KUA sebelumnya. Sehingga diperlukan penyesuaian agar anggaran tetap relevan dan berdaya guna.

“Sebutnya, perubahan dilakukan karena beberapa faktor, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar unit organisasi. Maupun jenis belanja, serta antisipasi kondisi darurat yang sangat luar biasa.  Penyesuaian ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika yang terus berubah", ungkap orang nomor satu ditubuh Pemerintah kota Ambon..

Menurutnya, perubahan APBD diarahkan untuk menyesuaikan kembali target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam APBD Murni 2026. Termasuk menganggarkan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang penting untuk menutup celah kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi. 

Di tengah berbagai tantangan berupa perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi nasional, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Selain itu tekanan subsidi pangan dan energi, namun  Pemerintah Kota Ambon tetap berkomitmen menjaga daya tahan ekonomi masyarakat. Melalui langkah-langkah strategis yang terukur. Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,187 triliun.

Yang mengalami peningkatan sebesar 5,54 persen dibandingkan APBD Murni 2026 yang tercatat sebesar Rp1,125 triliun. Ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang lebih baik dari berbagai sumber. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp249,96 miliar atau naik 4,45 persen. Pendapatan transfer sebesar Rp937,13 miliar atau naik 5,66 persen.

Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp372,54 juta, yang mencerminkan perbaikan kinerja penerimaan daerah secara menyeluruh. Kenaikan pendapatan transfer antara lain dipengaruhi oleh penambahan Alokasi Umum sebesar Rp37,03 miliar. Dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023–2024 sebesar Rp13,16 miliar, yang menjadi pendorong utama peningkatan total pendapatan daerah dalam rancangan perubahan anggaran ini.

Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp1,333 triliun atau naik 3,15 persen dibandingkan APBD Murni yang sebesar Rp1,292 triliun . Yang dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,158 triliun, belanja modal Rp74,03 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp91,06 miliar. Namun, belanja modal justru mengalami penurunan sebesar 19,22 persen dibandingkan APBD Murni.

Ini  sebuah kondisi yang menunjukkan ruang fiskal pemerintah daerah masih cukup terbatas sehingga penajaman prioritas belanja menjadi sangat penting. Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp141,87 miliar atau turun 14,82 persen dari APBD Murni.

Dengan mencakup penerimaan SiLPA sebesar Rp5,15 miliar dan penerimaan pinjaman Rp166,57 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan terdiri atas.  Penyertaan modal Rp2,85 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp27,6 miliar. Terhadap semuanya itu Wattimena ungkapkan meskipun defisit anggaran berhasil ditekan sekitar Rp20,54 miliar.

Dibandingkan APBD Murni, rancangan perubahan KUA APBD 2026 masih mencatat defisit sebesar Rp4,16 miliar pada posisi SiLPA tahun berjalan, yang terutama dipengaruhi berkurangnya rencana penerimaan pinjaman daerah dari sebelumnya Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar. Untuk itu, Bodewin meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon.

Untuk melakukan penajaman terhadap prioritas belanja sekaligus menelaah kembali sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, sehingga rancangan anggaran ini dapat menjadi dokumen yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kemajuan Kota Ambon.” Pungkas”bw.tutup “(MB-02)”