Dr. Djalaludin Salampessy Ambil Tanggungjawab Masuk-Keluar Kab/Kota Genjotkan PAD

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Dr.Djalaludin Salampessy setelah diserahi tugas kembali sebagai pimpinan Bapenda Maluku, oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Istri seorang Dr gigi itu merasa diberikan amanah yang mesti diperlabakan.  Hingga awal bertugas langsung  lakukan pertemuan dengan seluruh staf yang didampingi Sekretaris Bappeda Ibu Ida Latuconsina. Beliau  mintakan semua keluarga Bappenda mendukungnya untuk datangkan PAD.

"Mari kita sama-sama serius menjalankan tanggungjawab untuk mendata  pendapatan asli daerah (PAD). Sesuai dengan apa yang diharapkan dari orang nomor satu di Maluku, sebab mengingat kondisi dunia dan Indonesia  yang kini tidak menentu. Dan Maluku kini ada dalam keadaan efisiensi, hingga kita harus bergerak maju  dengan berbagai inovasi", ungkapnya.

"Kepada media ini,  Kamis (12 /03/26) dikatakan, dirinya bersama ibu sekretaris dan rombongan mulai bergerak dengan tujuan perjalanan menuju Kabupaten Buru (Namlea). Walaupun kita lewat badai, namun yakin dan percaya Allah melindungi mulai  ayunkan  langkah penuh ketenangan. Dengan begitu banyak harapan yang didambakan, walaupun Matahari belum meninggi kami bergerak menuju suatu  pertemuan", tuturnya 

Dimana  telah dijadwalkan sebelumnya dan bukan sekadar agenda formal, semuanya  untuk memperkuat kerja dan  silaturahmi merawat semangat kerja bersama. Pukul 08.00 WIT, bertemu. Bupati menerima penuh keakraban dalam suasana yang terasa hangat, bersahaja serta penuh kekeluargaan. Tidak ada rasa caggung diantara kami,  percakapan mengalir penuh keterbukaan, bicarakan berbagai peran  masing-masing.

Terkait  upaya memperkuat pengelolaan pemasukan buat daerah yang sementara kami berusaha untuk biking terbaik bagi Maluku. Saya sekali lagi  didampingi  Sekretaris Badan, Ibu Zulhaida Latuconsina, Kepala Bidang Pajak Ibu Nita Pattiselano, serta beberapa staf lainnya. Bersama Bupati terbangun komunikasi sangat manis yang  menggambarkan satu hal penting.

Yaitu berkolaborasi menuju jalan  kesuksesan untuk  mengelola potensi daerah. Salah satu pembahasan yang  mengemuka upaya mendorong peningkatan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. "Sebutnya, Kabupaten Buru wilayahnya sangat besar  geografis cukup luas. Maka sweeping bersama antara Provinsi Maluku dan  Kabupaten Buru dipandang sebagai langkah strategis. Untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pemasukan PDS, terangnya.

Untuk kegiatan tersebut sangat butuhkan dukungan sarana yang memadai. Hingga  perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Buru dengan kendaraan operasional roda empat. Dalam memperkuat pelayanan dan optimalisasi penerimaan daerah. Selanjutnya  pembicaraan beralih pada capaian yang patut diapresiasi. Tahun 2025, opsi atau bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buru tercatat mencapai sekitar Rp4,8 miliar.

Angka ini menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Tentunya capaian itu  bukan sekadar angka statistik,  sebab yang paling terasa kebersamaan terjalin dengan , koordinasi lintas lembaga. Dimana   kesadaran masyarakat semakin tumbuh terhadap kewajiban perpajakan.

Semuanya itu sekali lagi karena terbangun sinergi yang semakin erat diantara pemerintah dan masyarakat. Kita  optimis kontribusi berbagai  sektor di masa mendatang menjadi semakin terbuka luas. Bahkan Pembahasan juga menyentuh sektor lain yaitu pajak MBLB (Material Bukan Logam dan Batuan). Yang sebelumnya dikenal sebagai Galian C.

Pajak ini dipungut pemerintah kabupaten/kota, sementara opsi atau bagi hasilnya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Dari komunikasi itu, pemerintah Kabupaten Buru telah melakukan penagihan pada tahun 2025, namun opsi bagi hasilnya belum diserahkan ke pemerintah provinsi. Ini perlu jadi perhatian, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam semangat koordinasi dan tata kelola yang baik. 

Topik lain yang diangkat perhatian terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas berplat merah. Seandainya masih belum sepenuhnya harus diselesaikan, ada lagi dibicarakan  pengelolaan pajak alat berat perlu diselesaikan. Sembari berikan contoh pengusaha, seorang warga keturunan Ongko Tuya, sangat  proaktif laporkan berbagai usaha miliknya  untuk proses pembayaran pajaknya.

Sikap seperti ini menjadi gambaran bahwa kepatuhan pajak dapat tumbuh ketika ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan para pelaku usaha. Tidak terasa hampir tiga jam kita  bersama Bupati Buru berbincang,  optimalisasi pendapatan daerah yang sangat diharapkan Pa Gubernur. Dari pertemuan itu satu kata   kolaborasi lintas pemerintahan merupakan kunci untuk  menjawab berbagai tantangan pengelolaan potensi daerah. 

Selepas perjumpaan yang bawa nikmat itu,  kami lanjut menuju Kabupaten Buru Selatan, gunakan  perjalanan darat memakan waktu sekitar dua setengah jam. Sepanjang perjalanan,  dengan nikmati alam mempesona penuh kehijauan dan  bebas polusi. Terus bergejolak dalam otak  setiap jengkal tanah di daerah ini menyimpan potensi yang besar. Potensi yang menunggu untuk dikelola dengan bijak, demi kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya. 

Sesampai di Buru Selatan, agenda dimulai rapat evaluasi internal bersama seluruh staf UPTD Samsat Buru Selatan. Kita inging ketahui secara langsung berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus tantangan yang masih dihadapi dalam pelayanan. Selain itu bagaimana pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Buru Selatan. Dari pertemuan itu terlihat jelas di balik setiap layanan publik terdapat dedikasi para aparatur yang bekerja dengan baik..

Dimana walaupun alami berbagai  keterbatasan namun tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kegiatan lanjutan meninjau langsung lokasi tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.  Untuk pembangunan kantor UPTD Samsat yang ke depan diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan  representatif dan nyaman bagi masyarakat. 

Pertemuan paling utama ketemu dengan Bupati Buru Selatan, terbangun suasana diskusi yang konstruktif, berbagai persoalan sekaligus peluang sinergi dibahas secara terbuka. Ada beberapa jadi perhatian antara lain,  evaluasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Terutama kami harap  kendaraan dinas berplat merah segera diselesaikan, identifikasi kepemilikan alat berat yang masih belum terdata secara optimal. Selain itu  penyetoran opsi terkait pajak MBLB kepada pemerintah provinsi.

Ada lagi yang  menyentuh potensi pajak kendaraan yang beroperasi di atas permukaan air, sebuah karakteristik khas wilayah kepulauan seperti Maluku. Potensi ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan seluruh sumber penerimaan daerah dapat dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel. Bupati Buru Selatan menyambut baik berbagai upaya yang disampaikan. Antusiasme beliau mencerminkan kesadaran bersama bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari pajak.

Pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan orang Maluku. Diakhirnya, perjalanan kerja bukan sekadar rangkaian agenda dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi paling penting,  memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta merawat semangat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Di tengah luasnya wilayah Maluku dan beragamnya tantangan pembangunan, sinergi menjadi kata kunci.

"Ketika seluruh unsur pemerintahan mampu berjalan seiring dalam satu tujuan, maka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan bukanlah sesuatu yang mustahil. Semoga setiap langkah kecil yang ditempuh kami dapat menjadi bagian dari ikhtiar besar untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, "par Maluku pung Bae". Tutupnya.(MB-01)