Ambon,malukuBersatu.Com,-Badan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku (Bapeda) yang kini dipimpin DR Anthon Lailossa hari ini Selasa (21/03/23) melaksanakan Forum Lintas OPD tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Manise itu dibuka oleh staf ahli pemerintah bidang pembangunan dan ekonomi, Denny Lilipory. Sebelum menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail, Lilipory menyampaikan permintaan maaf karena orang nomor satu didaerah ini tidak sempat hadir disebabkan sementara berapa diluar daerah.
Selanjutnya marilah kita semua panjatkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab kegiatan besar yang diselenggarakan Bapeda Maluku dapat terlaksanahanya karena kasiNya. Selanjutnya Lilipoey mengatakan pada acara pembukaan kegiatan ini masih banyak OPD yang belum hadir, hal itu menjadi perhatian ketua Bapeda sambil tersenyum. Sebutnya mantan Dankor Brimob Murad Ismail menyebutkan, sangat bahagia telah dapat terlaksananya penyusunan perangkat daerah tahun 2024.
Katanya Forum lintas perangkat daerah merupakan forum singkronisasi pelaksanaan program maupun kegiatan antar perangkat daerah. Dalam rangka optimalisasi sasaran sasaran sesuai kewenangannya serta merupakan forum senioritas prioritas pembangunan daerah. Untuk itu seluruh perangkat daerah harus paham betul terhadap masalah strategi yang dihadapi serta dapat menentukan target kinerja yang akan dicapai pada rencana ditahun 2024.
Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan perangkat OPD, yang pertama.Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang konsisten dan berkelanjutan. Maka ditahun 2024 sudah kita tetapkan target-target pembangunan daerah yakni. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,1 sampai 6,71% tingkat misionaris turun menjadi 15 ,73 % tingkat reaksi terbuka pada kisaran 6,05%.
Sedangkan indeks pembangunan manusia 70,60 % serta indeks lainnya 0,29 poin untuk mencapai target target tersebut telah diusung tema pembangunan tahun 2024 yaitu “pemantapan daya saing daerah melalui pendekatan ekonomi, penguatan SDM dan koniktifits dengan 7 Prioritas pembangunan daerah”. Kedua, pernyataan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengendalikan inflasi.
Menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2004, menurunkan angka pengendalian peningkatan investasi.Mengutamakan belanja produk produk dalam negeri serta setiap daerah harus memiliki divensiasi dan memaksimalkan potensi daerah. Yaitu satu, untuk memanfaatkan dataran tinggi Waipo di Pulau Buru bukan hanya sebagai sentra daerah strategis tetapi juga sebagai sesuatu yang bermanfaat.
Kedua, pengembang kwalitas unggulan perkebunan di Buru Selatan Seram Bagian Barat, Malteng dan Seram Bagian Timur. Pengembangan Perikanan tangkap di pulau Aru, Malteng dan Buru. Pengembangan komunitas rumput laut di Malra, Tual, KKT dan MBD, terakhir pengembangan tangkap sebagai ekspo Pariwisata Maluku. Sebutnya untuk mencapai kualitas di daerah tersebut bukanlah hal yang mudah hingga kita harus bersinergi dan bekerja keras dengan seluruh pemangku kepentingan.
Serta butuh dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan untuk itu bentuk program dan sub program yang kita susun harus Satu Muara yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara adil dan merata. Sehingga misi pembangunan daerah akhirnya akan kita capai dengan memohon petunjuk Allah mewakili Gubernur saya membuka dengan resmi Forum OPD Bapeda Maluku tahun 2023.
(MB-01)