Ambon,MalukuBersatu.Com,-Sebagai pimpinan nomor satu di Propinsi Maluku, Hendrik Lewerissa pada Kamis (26/02/26) sero sekitar pukul 16.00 WIT dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan dikantor Gubernur menyatakan. Jumpa pers perlu dilaksanakan untuk mengevaluasi pemberitaan pemberitaan yang tidak manusia menyoroti kebijakan pemerintah propinsi.
Disebut, terhadap rencana pembangunan Maluku Integrated Port perlu dijelaskan kepada kawan kawan media untuk sampaikan ke publik. Agar tidak publik berasumsi seolah olah berita hoaks itu benar adanya. Dikatakan Maluku Integrited port proyek infrastruktur dibidang kemaritiman, perikanan yang dipandang perlu dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
Disadari posisi Maluku sebagai wilayah tengah dibagian Indonesia timur tergantung logistik dari Surabaya dan Makassar membuat harga komunitas sangat mahal. falitas harganya identifikasi harga yang mahal sebab logistik kos tinggi. Olehnya pemprov menggagas pembangunan pelabuhan terintegrasi. Berfungsi sebagai pelabuhan logistik perikanan Roro, putus ketergantungan distribusi logistik dari Surabaya dan Makassar.
Gubernur yang sangat dekat dengan pers itu katakan, terjadi biaya penanganan ganda (double handling) yang berujung pada tingginya harga di pasar. “Jadi tujuan utama kami sederhana, menekan disparitas harga dan memperkuat daya saing Maluku sebagai hub logistik timur Indonesia. Proyek dirancang bukan sekadar pelabuhan bongkar muat, tetapi sekali lagi jadi kawasan terintegrasi meliputi pelabuhan logistik, perikanan, terminal Ro-Ro.
Hingga fasilitas terminal LNG (Liquefied Natural Gas) dan bahan bakar terlaksana namun gagasan ini kami lanjutkan rencana lama yang sempat dikenal sebagai Ambon New Port. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, tetapi belum terealisasi. Hingga disaat kami ada, awalnya, sempat mengusulkan di Seram Bagian Barat tepatnya Waisarisa. Guna dorong pemerataan pertumbuhan ekonomi agar tidak terpusat di Pulau Ambon.
"Hasil studi awal dan kajian kelayakan yang difasilitasi Bank Dunia menunjukkan lokasi paling ideal berada di Pulau Ambon. Pertimbangannya infrastruktur pendukung sudah tersedia, kedekatan dengan Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandar Udara Pattimura. Serta besarnya pasar karena populasi terbesar Maluku berada di Kota Ambon sebagai ibu kota propinsi", jelas Gubernur.
Dengan lokasi terintegrasi darat, distribusi dari kapal ke pesawat sebaliknya bisa dilakukan tanpa biaya tambahan. “Kalau dibangun jauh dari pusat distribusi, barang harus ditangani dua kali. Itu membuat ongkos naik dan harga jadi tidak kompetitif,” jelasnya. Sembari sampaikan Pemprov menegaskan proyek ini tidak mungkin menggunakan APBD karena keterbatasan fiskal daerah.
Namun, Gubernur menegaskan bahwa usulan tetap harus melalui kajian teknis dan tidak otomatis disetujui oleh pemerintah pusat atau investor. “Namanya juga proposal bisa diterima, bisa juga ditolak kalau diterima atau pun ditolak, sudah pasti ada alasan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. Hingga mereka yang tidak tahu mekanisme dan asal ngomong patut tahu sekarang.
Skema yang disiapkan melalui APBN atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), didukung lembaga internasional. Kami juga telah berkoordinasi dengan Bappenas untuk memasukkan proyek ini dalam daftar prioritas pendanaan luar negeri melalui mekanisme “Buku Biru” dan “Buku Hijau”. Sebagai syarat dukungan pembiayaan internasional dan kita menargetkan proyek pelabuhan terintegrasi.
Dapat menjadi pintu masuk logistik, perikanan, dan energi di Maluku, sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata di wilayah kepulauan. "Gubernur ajak media untuk menyampaikan informasi secara objektif agar masyarakat memperoleh gambaran utuh terkait kebijakan pemerintah daerah. Ini penting supaya publik tidak terpengaruh isu, fitnah dan berita hoaks yang tidak benar,”tutupnya.(MB-01)