Ambon MalukuBersatu.Com,- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin Maggi Samson, hari Senin (20/03/23) mengelar forum OPD untuk menyusun program 2024 dan mengevaluasi program 2023. Kegiatan ini dibuka Asisten II Petekonomian dan Pembangunan Ibu Ike Pontoh, mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail yang kini masih berada di luar daerah. Sebelum memulai kegiatan besar ini saya mengajak semua peserta untuk panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dikarenakan kasihNya kita bisa mengikuti kegiatan forum PKP dalam keadaan sehat dan penuh kegembiraan.
Selanjutnya disampaikan permohonan maaf dari orang nomor satu di Maluku karena tidak sempat hadir. Dikarenakan masih malukukan kunjungan ke luar daerah sehingga beliau menugaskan saya untuk mewakili. Tetapi Gubetnur sangat memberikan apresiasi atas terselenggaranya Forum OPD PKP Se-Propinsi Maluku. Selanjutnya Gubernur dalam sambutannya menyatakan, terima kasih atas kehadiran kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. Yang nantinya akan mengikuti kegiatan lewat zum, selain itu Dirjen menyediakan perumahan Kemenrian PU dan pemukiman rakyat.
Ada lagi kepala perencanaan pembangunan daerah yang diwakili serta OPD dilingkup Pemerintah Propinsi dan juga para kepala dinas seKabupaten/kota atau diwakili dan peserta Forum OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Propinsi Maluku. Sebutnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal bahkan memperoleh lingkungan hidup yang baik sehat. Selain itu memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, ini merupakan amanah pasal 28 UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional. Sehingga urusan dan perumahan ditata menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dikatakan sesuai data statistik kesejahteraan rakyat propinsi Maluku tahun 2022 sesuai hasil Sesenas yang dirilis oleh BPS menentukan keadaan perumahan di Maluku mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan hasil yang didapatkan pada tahun 2021, diantaranya Status kepemilikan rumah yang tepat, milik sendiri sebanyak 75,13 %, yang beratap seng 91,51 %, rumah yang berlindung tembok 84 18 %, berlantai keramik dan lainnya 89,96 %. Sedangkan sumber penerangan listrik baik PLN maupun non PLN sebesar 96,36 % dan rumah tangga yang mengunakan minyak tanah sebagai bahan bakar minyak tanah 97,74.
Selain itu masih banyak pekerjaan bersama yang harus kita selesaikan guna mencapai target 100 0 100 yaitu penangkapan air bersih sudah 100 persen di masyarakat. Penurunan Pemukiman kumuh dan peningkatan sanitasi hingga 100 persen untuk itu perkenankanlah saya sampaikan beberapa hal yaitu. Pertama, sambut baik rapat kerja dan koordinasi kegiatan DPKP sebagai ajang diskusi dalam berbagai pengetahuan dan pengalaman serta menyamakan berbagai persepsi. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang faktual dalam kerangka menjawab berbagai permasalahan Perumahan dan pemukiman pemukiman wilayah provinsi Maluku.
Kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan negara harus dijawab dengan kerja keras bergerak cepat dan bertindak tepat yang merupakan trilogi ke PUan disertai dedikasi logilitas dan angkutabilitas yang tinggi. Untuk mewujudkan visi pembangunan Maluku 2019-24 yaitu, Maluku yang terkelola secara jujur bersih dan melayani jaminan atas kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Kedua untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan koordinasi sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Terutama antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten/kota.
Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan kebutuhan Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berkualitas bagi masyarakat. ketiga, saya sambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran pejabat Direktorat pengusulan PUPR serta Badan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PUPR yang kehadirannya lewat sum. Berharap melalui forum ini dapat menyelaraskan penyusunan program dan program 2024 yang akan diteruskan pada musrembang propinsi. Selain itu rapat koordinadi teknis perencanaan pembangunan maupun musremvang tingkat nasional.
Keempat saya ucapkan terima kasih kepada kementrian PUPR yang telah dipilih dan APBN mulai program dan kegiatan pada SMPT penyediaan di propinsi semoga program dan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan pada tahun anggaran kedepan. Sementara itu panitia pelaksana dalam laporannyamenuturkan, terima kasih u tuk kehadiran pada forum kegiatan OPD DPKP masing-masing Kementerian Perencanaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Badan pembangunan daerah provinsi Maluku, Kepala Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman provinsi Maluku. Pejabat OPD seprovinsi Maluku para kepala dinas PKP Kabupaten/kota pada forum OPD PKP tahun 2023.
Tujuan dari kegiatan ini untuk menigkatkan kualitas program PKP melalui sinkronisasi dan penajaman program kegiatan pemerintah serta memantapan daya saing daerah pemerataan infrastruktur provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu pexerta sebanyak 110. Hasil yang diharapkan adanya kesepakatan yang akan digunakan sebagai masukan utama bagi penyempurnaan Rentsa OPD dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2023 di Musrembang provinsi Maluku tahun 2023. Selain ituadanya arah kebijakan Prioritas pembangunan dan indikasi program dan Pagu anggaran infrastruktur Perumahan dan permukiman.
Dalam forum ini akan dibahas yang paling mendasar untuk diteruskan pada tingkat yang lebih tinggi baik menyangkut program maupun anggaran bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman diProvinsi Maluku. Yang telah disepakati dalam persyaratan berdasarkan Pembiayaan dari APBD maupun sumber dana lainnya, sebutnya kegiatan akan berlangsung selama dua hari di hotel Golden Place. Dengan pembiayaan TPA DPKP tahun anggaran 2023.(MB-01).