Idrus Alhamid : Kecam Isyu Miring Ke Walikota, Beliau Hadir Untuk Semua Agama

Ambon,MalukuBersatu.Dari kediaman H Umar Kei  Ohoitenan, SH. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pemuda Muslim Maluku (DPP FPMM) tepatnya di jalan kawasan Bina Lindung, Kota Bekasi, Jakarta pada Minggu (23/08/26). Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon sekaligus Penasehat Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Muhammad Rifqi bin Idrus Alhamid. Angkat bicara. Terhadap  isu miring yang dialamatkan kepada Pemerintah Kota Ambon.

Menyusul ada kebijakan pembangunan yang dituding adanya diskriminasi berdasarkan agama dan nepotisme. Isu yang berkembang itu sangat  tidak beralasan dan justru berpotensi memecah kerukunan umat masyarakat/kota Ambon. Karena  disampaikan tanpa melihat fakta serta proses pembangunan yang sedang berjalan di Kota Ambon. “Saya atas nama Ketua Yayasan Ar Rahmah Ambon dan juga sebagai Penasehat Front Pemuda Muslim Maluku sangat mengecamnya.

"Munculnya isu-isu miring, sangat menyesatkan ke Wali Kota Ambon terhadap pembangunan bahkan ada yang membawa-bawa persoalan nepotisme dan agama ini sesuatu yang tidak bermoral dan mesti dikecam.  Lanjutnya, muncul dana miring karena sebagian pihak tidak melihat proses pembangunan secara utuh. Pemerintah Kota Ambon memiliki skala prioritas dalam menentukan lokasi pembangunan maupun perbaikan infrastruktur,"tuturnya. 

Alhamid sebut,  pembangunan tidak mungkin dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah Kota Ambon. Pemerintah harus menentukan kebutuhan yang paling mendesak untuk kemudian ditangani secara bertahap sesuai kemampuan dan agenda pembangunan. “Mana mungkin kalau kondisi di suatu daerah sudah rusak, lalu diperbaiki di tempat lain. Tentu yang menjadi prioritas adalah yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan.

"Ia menilai kebijakan pembangunan Wali Kota  bersama jajaran pemerintah kota telah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah. Bukan berdasarkan latar belakang agama dan lainnya . Karena itu, Alhamid menolak keras jika kebijakan pembangunan kemudian dibingkai seolah-olah Pemerintah Kota Ambon melakukan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, itu sangat tidak benar", ungkapnya.

Jangan bawa ke ranah yang justru bisa mengadu domba masyarakat, kami menolak cara-cara seperti itu. Sebagai tokoh Muslim di Kota Ambon, Alhamid mengaku melihat adanya dukungan Wali Kota Bodewin Wattimena terhadap berbagai kegiatan dan program keumatan Islam. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dalam program Indonesia Bisa Baca Al-Qur'an dan Ambon Mengaji yang mendapat respons positif dari Wali Kota Ambon.

“Pak Wali Kota juga mendukung program-program keislaman, bahkan program Indonesia Bisa Baca Al-Qur'an dan Ambon Mengaji dapat dukungan penuh dari beliau. Alhamid kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh. Oleh narasi yang berpotensi memperkeruh hubungan sosial dan kerukunan antar umat beragama di Kota Ambon. pembangunan di Kota Ambon harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama.

Dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, pemerataan dan skala prioritas. Ia berharap masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah berdasarkan fakta serta hasil pembangunan yang dirasakan langsung. Bukan berdasarkan isu yang berpotensi memecah persatuan. Kalau kita ingin membangun Kota Ambon, jangan membawa persoalan agama ke dalam kebijakan pembangunan. 

"Sebab apapun yang terjadi pemerintah itu harus bekerja berdasarkan kebutuhan dalam hal ini sesuai skala  prioritas. Dan tugas kita sebagai masyarakat harus menjaga agar  Ambon tetap aman, damai dan bersatu,. Hingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sesuai moto Walikota, Katong par Ambon, Ambon par samua” pungkasnya.(MB-01)