Kepala Bapenda : Harap Propinsi Serta Daerah Satukan Visi Bersinergi, Berkolaborasi Tingkatkan PAD

Ambon,MalukuBersatu.Com,- Badan pendapatan  daerah Maluku hari ini (24/07/24) gelar sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 tentang pajak Daerah. Dan retribusi Daerah serta rapat koordinasi pengelolaan Pendapatan asli daerah dan sinergi pemungutan opsen pajak daerah se-provinsi Maluku. Yang berlangsung dihotel Marina, Kepala Bapenda Propinsii Maluku Inawati Thaher berikan berikan penjelasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan.  

Pertama-tama sebutnya,  kita patut  bersyukur kepada Allah SWT,  Tuhan Yang Maha kuasa atas seijinnya kita semua dapat berkumpul mengikuti acara sosialisasi. Selanjutnya acara ini dibuat sesuai  dasar hukum dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2021 tentang hubungan  keuangan negara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi Daerah ada lagi peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 tentang pajak  daerah retribusi daerah. Untuk itu   maksud dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu implementasi dan amanah dari pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002. 

Yang telah ditindaklanjuti oleh peraturan daerah provinsi Maluku nomor 2 tahun 2024 tentang pajak  daerah dan retribusi  daerah.Lanjutnya hal itu menjadi penting karena terdapat dinamika baru dalam pengelolaan Pendapatan asli daerah melalui perubahan tarif maupun  objek baru. Selain itu adanya mekanisme opsen pajak daerah yang menjadi satu keharusan yang tidak dapat terelakan. 

Bahwa pemerintah daerah provinsi Maluku serta kabupaten kota harus bersama-sama menyatakan visi bersinergi  berkolaborasi.Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengoptimalkan  seluruh potensi yang ada. Katanya, untuk diketahui bersama bahwa pada (05/01/2025) pemerintah daerah seluruh Indonesia sudah harus melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor PKB.

Selain itu Biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB dan pajak mineral bukan logam dan batuan MG. Dengan menggunakan mekanisme opsen  bukan lagi mekanisme bagi hasil seperti yang sudah dilakukan. Untuk itu Ibu yang biasa di sapa Wati katakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah.

Pertama, berikan pemahaman yang kompresif kepada seluruh pemangku  kepentingan. Mengenai ketentuan yang baru diatur dalam peraturan daerah nomor 2  tahun 2024. Diharapkan implementasi peraturan ini dapat berjalan  dengan efektif, hingga berikan dampak terhadap peningkatan pendapatan hasil daerah.Kedua,  mewujudkan kesamaan persepsi dan menyelaraskan  langkah-langkah strategis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

Dalam sinergi  pelaksanaan ospen  pajak daerah melalui perjanjian kerjasama. Ketiga,  menghasilkan rumusan berita acara hasil  kesepakatan terkait dengan PKS  opsen pajak daerah. Antara Bapenda propinsi dengan Kabupaten/kota  se provinsi. Sembari sebutkan,  peserta berjumlah  150 orang terdiri ,dari lembaga instansi  vertikal lembaga keuangan  mitra pengelolaan keuangan propinsi Maluku, Bapenda Maluku serta Bapenda se- propinsi Maluku.

Perangkat daerah se propinsi  Maluku OPD pemungut retribusi dan  narasumber yang berikan materi dari pusat.  Pj Gubernur yang dihormati. besar harapan kami dari kegiatan ini kita akan segera melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU). Antara Bapenda Propinsi Maluku serta Bapenda seluruh Kabupaten/kota se-Maluku.

Beserta PKS opsen antara pemerintah propinsi Maluku dan kabupaten/kota sehingga implementasi pengolahan  Pendapatan asli daerah khususnya opsen pajak daerah dapat terlaksana dengan baik. "ada akhirnya dapat mensejahterakan  masyarakat Maluku,  mengakhiri laporan, kepala Bapenda haturkan terima kasih kepada Pj Gubenur, pejabat pusat dari Kemendagri serta peserta dan undangan", tuturnya.(MB,-01).