AMBON,MALUKUBERSATU.COM,- "Kepala Bapedda Maluku Anthon Lailossa menyatakan, berdasarkan data Badan hasil survei dari Pusat Statistik, pada Maret 2019 kemiskinan di Provinsi Maluku masih di atas 17%. Kemudian ditetapi lagi pada bulan September 2022 angka tersebut menjadi 16,23%”, ujarnya. Hal iti disampaikan menurut kepala Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Anton Lailossa, pada Senin (6/6). /2/2023) di ruang kerjanya. Ia menjelaskan Provinsi Maluku dibawah Kepemimpinan Murad Ismail, mengalami penurunan kemiskinan menjadi 1,46%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 5 tahun sebelumnya yakni Maret 2014 – September 2017 penurunan kemiskinan terjadi sebesar 0,8%.
Maka pada Kepemimpinan Murad-Orno perbandingannya sekitar 170% lebih tinggi “Bisa dilihat pada masa pemerintahan saat ini penurunan jumlah orang miskin juga terjadi. Dari diatas 300 ribu jiwa menjadi hanya sekitar 290 ribu. Nah pada periode yang sama 5 tahun lalu walaupun terjadi penurunan 0,8%, orang miskin tidak mengalami penurunan, tetap mengalami kenaikan. Dari referensi ini kita harus berbesar hati, karena pada masa ini terjadi percepatan penurunan kemiskinan.” Ungkapnya. Mantan Kabag Investasi itu tambahkan, hal ini dapat dilihat dari semakin mendekatnya tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dengan tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh Provinsi terdekat yang lebih rendah tingkat kemiskinannya dari Provinsi Maluku yaitu Provinsi Gorontalo.
“Jika awal masa kepemimpinan ini jarak dengan provinsi Gorontalo lebih dari 2%, namun pada September 2022 jarak tersebut hanya tinggal 0,8%. Tentunya jika posisi ini terus dapat dipertahankan, maka diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, kita hanya dapat menyalip atau melewati Provinsi yang terdekat dengan kita, peringkat kita dapat lebih baik dari waktu sebelumnya.” Ujarnya. Ia juga menjelaskan, meskipun awal masa pemerintahan Murad – Orno, diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa yaitu gempa bumi pada tahun 2019, yang dilanjutkan dengan pandemi covid-19 pada awal Maret 2022.
Dimana dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor non ekonomi, seperti mengendalikan faktor-faktor penyebab covid-1o. Agar aktifitas masyarakat dapat berjalan dengan baik, kemudian dilanjutkan lagi dengan instabilitas keamanan global yang memacu krisis, menaikan tingkat inflasi, dan menaikan garis kemiskinan. Yang terjadi sampai saat buar pemerintah Provinsi Maluku dapat menurunkan angka kemiskinan. Dikarenakan semua pihak dapat bekerja sama dan mengelola instrumen APBD dengan efektif.
“Ini terjadi karena kita semua dapat bekerjasama, mengkoordinasikan berbagai sumber dana dari Pemerintah Pusat maupun dari non pemerintah, maupun yang bersumber dari APBD Provinsi. Sehingga dapat secara efektif melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tingkat kemiskinan tersebut.Perbaikan yang dimaksud seperti, Pembuatan Kartu Maluku Cerdas berupa beasiswa terhadap siswa miskin, dan kartu Maluku Sehat, pengembangan sentra industri, mendorong ekspor, membuka penerbangan ke Jepang. Memperlancar ekspor tersebut sehingga terjadi peningkatan investasi, membangun sentra produksi di berbagai tempat.
Mendorong perdagangan pala , kelapa , cengkeh yang diekspor ke berbagai negara , damar , yang diekspor ke Bangladesh dan India , mendorong produksi kelapa di Maluku Tengah , rumput laut di Maluku Tenggara , sektor pariwisata di berbagai tempat , dan mendorong penangkapan ikan di berbagai lokasi di Provinsi Maluku.” Jelasnya. Dirinya Anton sebutkan, APBD juga diefektifkan untuk menahan laju inflasi, dimana Tim Pengendalian Inflasi Daerah bekerja keras untuk mengendalikan harga-harga akibat tekanan global. Selain itu membuka sentra-sentra penghasil produksi bahan makanan, dan menjaga stabilitas harga serta melakukan hubungan perdagangan dengan distributor di luar Maluku, dan melakukan pengendalian operasi pasar di seluruh titik di Provinsi Maluku.
“Nah instrumen-instrumen seperti inilah yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan laju kemiskinan, termasuk bantuan-bantuan sosial melalui APBD OPD-OPD. Juga melalui hibah-hibah yang diberikan kepada masyarakat Maluku, serta melaksanakan koordinasi melalui Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah. Dengan dana-dana APBN sekitar 2 triliun, dengan Lembaga-lembaga non pemerintah seperti CSR, kita fokuskan untuk hal-hal tersebut.” Ungkapnya. Ia juga mengatakan peningkatan tipis tingkat kemiskinan ini, tidak dapat dilepaspisahkan dari Maluku sebagai perekonomian terbuka. Yang berhubungan dengan nasional dan tingkat global, dimana perang Rusia dan Ukraina menyebabkan kerusakan global pada tingkat keamanan.
Mengakibatkan terganggunya rantai pasok perdagangaan ekonomi dunia, yang juga mengakibatkan peningkatan harga -harga berbagai komoditi, sehingga meningkatkan garis kemiskinan. “Walaupun pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi kita 6% juga meningkatkan pendapatan masyarakat, namun peningkatan garis kemiskinan yang cukup besar di seluruh dunia, tingkat nasional dan regional mengakibatkan masyarakat yang termasuk dalam garis kemiskinan mengalami peningkatan tipis.” Ujarnya.Menutup keterangannya, Lailossa menyampaikan sebagai masyarakat Maluku harus berbangga dengan keinginan yang sudah tercapai sampai saat ini atas percepatan penurunan misi yang terjadi.
“Kedepannya kita tetap harus optimis menghadapi berbagai fenomena global, karena kita juga berhasil melewati krisis-krisis sebelumnya dengan cukup baik, karena itu kita juga harus tetap bekerja keras, sesuai Arah Gubernur Maluku kepada seluruh OPD, agar tetap berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sosial dan juga mendorong ekonomi serta berbagai dampak-dampak positif yang dapat ditimbulkannya.” Tutupnya. (MN-01)