Lailossa : Musrenbang Propinsi Maluku Tahun Ini Banyak Dihadiri Para Pejabat Pusat

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Kepala Bapeda Propinsi Maluku Anthon Lailossa pada pembukaan Musrenbang, Selasa (14/04/26) berikan laporan dihadapan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan. Pemerintah propinsi Maluku sangat bersyukur diacara besar ini para pejabat pusat begitu banyak yang hadir. Dan juga para pimpinan daerah diantaranya Wagub, Ketua TP PKK Propinsi Maluku pimpinan  OPD dan undangan lainnya.

Dengan penuh sukacita disampaikan hadir juga para Walikota/Bupati Sekretaris Daerah, para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para disabilitas. Disebut dengan sisa tetesan air yang mengalir pa Gubernur kami dapat melaksanakan Musrenbang di hotel Santika Premiere. Untuk itu  puji syukur kepada TYME, dimana  laporan Musrenbang ini diselenggarakan sesuai  regulasi nasional UU 25 tahun 2024 .

Tentang perencanaan nasional yang menjelaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif terintegrasi yang berorientasi pada hasil Musrenbang. Sampai dengan saat ini  berbagai tahapan telah dilalui secara sistim matis. Mulai dari konsultasi publik forum lintas perangkat daerah, dibuat guna memastikan aspirasi masyarakat lintas daerah.

Untuk mengetahui kebijakan pembangunan nasional sebagai bentuk inovasi dan sesuatu yang berarti bagi pembangunan yang inklusif. Dimana pemerintah propinsi Maluku terus memperkuat pendekatan partisipatif melalui Musrenbang tematik. Yang kami namakan bacarita manise ini suatu  inovasi yang secara khusus mengangkat isyu gender dan disabilitas. Dengan tujuan  tidak abaikan masyarakat yang tertinggal.

Musrenbang tahun 2026 ini dihadiri oleh seluruh para kepentingan strategis baik itu pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan akan berlangsung  selama dua hari  sebagai forum strategis untuk menjelaskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Dan  pembiayaan didukung dalam alokasi yang tertuang pada DPA  Bapeda tahun anggaran 2026 serta diperkuat oleh kemitraan yaitu Skala.

"Perlu dijelaskan perkembangan perencanaan pembangunan Maluku sampai hari ini  menunjukan tren yang semakin positif. Itu didapatkan berdasarkan pencapaian sembilan indikator yang sebagian besar terlihat  signifikan antara lain. Pertumbuhan ekonomi stabil, tingkat kemiskinan menurun,  indeks pembangunan kerukunan umat beragama baik dan lainnya", terang Lailossa.

Ini menegaskan Maluku berada pada jalur yang benar namun kita juga perlu mencermati tantangan terkait terciptanya lapangan kerja yang belum sesuai dan merata. Selain itu dapat dilaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah yang turut dievaluasi Bapeda Maluku dan Kementrian Dalam Negeri. Selain itu  terdapat proyek yang strategis yang mengalami kemajuan yaitu.

Pembangunan bendungan Wayapo dari tahun 2017 dan saat ini telah memasuki tahapan penyelesaian. Ada lagi  proyek pembangunan blok masela yang mulai dikerjakan  pada tahun 2008,  kini walaupun mengalami berbagai kendala telah alami kemajuan signifikan dan telah dijadwalkan pembangunannya. Ada lagi pelabuhan Ambon terpadu, walau alami berbagai kendala namun kembali  dimasukan dalam peraturan presiden.

Tentang RPJM yang saat ini pembangunan tersebut sedang diusulkan menjadi PSK definitif dalam RKP 2027. Dengan pembahasan intensif antara pemerintah pusat dan daerah swasta dan pemangku kepentingan yang terkait. Dengan demikian pembangunan perencanaan di Maluku diharapkan pada kebijakan fiskal Nasional yang berdampak ke daerah.

Dari penyampaian itu semua melalui kaca mata kami sebagai perencana daerah fenomena di mana belanja lebih banyak diperuntukan pada instansi vertikal. Yang tentunya merupakan kewenangan pusat belum dapat menjelaskan dari mana sumber pembiayaan. Hal ini membuat ketidak pastian di seluruh indonesia termasuk Maluku yg miliki ketergantungan fiskal yang cukup besar dari pemerintah.

Sehingga dengan segala kerendahan hati kami harapkan kebijakan pembangunan ditingkat nasional juga peroleh kepastian pembiayaan bangunan. Dengan musrenbang ini juga ada penandatangan kerjasama dengan Kementrian hukum yg diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual. Serta mendapat kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga mampu mendorong pertumbuhan yang kompetitif.(MB-01)