Mandati : Penyusunan Renstra P3A 2025-2029 Menyatu program Sapta Cipta Gubernur

Ambon, MalukuBersatu.Com,-Dalam rangka  memboboti penyusunan Renstra pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Maluku tahun 2025-2029.  Dinas P3A bersama Skala melaksanakan Workshop Input teknis penyusunan dokumen Renstra. Berlangsung hari ini Jumaat (16/05/25) dilantai VI Kantor Gubernur dengan menghadirkan peserta dari Kabupaten/kota .

Ada lagi unsur masyarakat sipil, Puspa manuse serat unsur lainnya, Kepala dinas P3A Husen Mandati saat membuka acara menyatakan. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa acara ini boleh terlaksana dan dikesempatan ini, saya sangat  berterimakasih kepada Skala yang sangat membantu Dinad P3A. Selanjutnya, berterima kasih Kementrian P3A telah berkesempatan jadi Nara sumbet. Jaringan masyarakat sipil, Puspa serta dari berbagai  organisasi dan pejabat dan staf P3A.

Pertemuan ini berlangsung secara langsung dan juga gunakan zoom, dalam rangka membicarakan berbagai hal menyangkut penyusunan Renstra. Ditempat ini juga saya  berterima kasih Nara sumber yang hadir bersama sama dengan kita ibu Lisa  dari Gesti Jakarta. Dikatakan pada penyusunan Renstra yang siap dibahas ini  merupakan program dari Sapta Cipta Gubernur Hendrik Lewerissa Dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath. 

Kita tahu bersama kegiatan ini begitu penting, mudah mudah dapat dipergunakan sebaik baiknya dalam rangka menjembatani kepentingan  yang telah kita lakukan bersama . Untuk dapat terakomodir dalam sebuah dokumen penting yaitu Renstra. Tambahnya penyusunan tentunya harus diselaraskan dengan RPJMD maupun tingkat nasional.  Dan tidak kalah penting yaitu kita melaraskan baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Sebab hampir  pada semua OPD-OPD terkadang anggap bahwa yang disebut getsi pengarusutamaan itu merupakan tanggungjawab P3A. Padahal itu tidak benar sebab semua Dinas miliki tanggung jawab masing-masing. Seperti menyangkut tentang responsif gender contohnya Dinas PUPR akan buat wc maka, laki laki dengan perempuan tidak boleh sama itulah yang disebut program responsif  gender.

Dikatakan program dan dana dari Dinas PUPR, tapi ada ketentuannya, selain itu juga itu seperti Dinas koperasi  rata rata koperasi itu didominasi oleh laki-laki. Hingga perlu juga dibentuk koperasi perempuan, hingga  advokasi terhadap dinas badan perlu. Dan ini juga merupakan kerja kita dengan Skala dalam  berikan advokasi kepada dinas dinas tentang program yang responsif gender.

Olehnya itu saya berharap kegiatan ini harus diikuti dengan baik oleh para peserta."Dan bagi kita semua yang hadir tetap semangat karena bekerja untuk perempuan dan anak ini mesti dari hati. Prinsipnya,kalau perempuan dan anak hancur maka negara ini ikut gancur. Hingga sekali lagi saya mohon seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai agar dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan ditingkat Kabupaten/kota", tutup kadis P3A.