Ambon,MalukuBersatu.Com,- Otorutas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Maluku dibawah kepemimpinan Andi M Yusuf, terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat. Melalui penguatan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Maluku. Langkah tersebut dilakukan tujuannya dalam rangka memperkuat inklusi keuangan, akses pembiayaan UMKM, serta percepatan program TPAKD di Maluku.
Ini semua merupakan bagian dari agenda tahunan yang diselenggarakan falam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Maluku Semester II 2025. Dimana kegiatan itu berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Gubernur Maluku. Dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Lembaga Jasa Keuangan, dan instansi terkait. Sesuai informasi yang didapatkan media ini pada (31/12/25) dari humas OJK. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf.
Dengan melaporkan ataupun menyampaikan bahwa rapat pleno bertujuan mengevaluasi program kerja TPAKD Tahun 2025. Serta menetapkan program kerja Tahun 2026 dengan Program yang dirumuskan diharapkan mampu memperluas akses keuangan. Selain itu mendukung pencapaian target IKAD 2029 yang selaras dengan agenda Sapta Cita Lawamena: “Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Rapat dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M. orang nomor satu di Maluku itu menyampaikan apresiasi atas realisasi program kerja TPAKD Tahun 2025. Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta menekankan peran TPAKD Provinsi sebagai koordinator bagi 11 TPAKD kabupaten/kota untuk memastikan implementasi program berjalan efektif.
Selain itu evaluasi Program Kerja TPAKD Provinsi Maluku Tahun 2025, Rapat pleno yang dipimpin Sekretaris TPAKD Provinsi Maluku, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku Onesimus Soumeru, S.Sos., S.Pd., M.Si, menyampaikan capaian utama berikut. Pertama, Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Business Matching UMKM: 3 kegiatan (Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat). Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Pala: penandatanganan PKS antara PT Kabong Tani Pala dan pengumpul pala di Negeri Seith bekerja sama dengan BPD Maluku dan Maluku Utara.
Kedua, Perluasan Akses Keuangan
KUR & K/PMR: KUR Rp1,0 triliun (21.673 debitur) dan K/PMR Rp5,6 miliar (349 debitur) — melampaui target 3.000 debitur.Agen Laku Pandai: 4.075 agen (Nov 2025), naik dari 3.693 agen (Des 2024).KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): 122.731 rekening SimPel (saldo Rp37,68 miliar) dan 8.761 rekening non-SimPel (saldo Rp11,38 miliar).Pelindungan Jaminan Sosial: pembukaan 10.000 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; tambahan 349 PK/BU; penambahan 33.784 pekerja informal aktif; total pekerja formal aktif 75.049.
Ketiga, Peningkatan Digitalisasi UMKMQRIS: penambahan 19.171 merchant (Januari–Oktober 2025). Keempat, Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan Galeri Investasi Edukasi: 4 galeri baru (MAN 1 Ambon, SMA As-Salam Ambon, MA Al-Fatah Ambon, MAN 1 Maluku Tengah). Bulan Inklusi Keuangan: Moluccas Financial Day (8 November 2025) di Dermaga Ferry Ina Marina, Masohi. Bulan Literasi Keuangan: 17 kegiatan edukasi, menjangkau 5.870 peserta.Edukasi Keuangan Syariah: 313 kegiatan selama Ramadan (73.229 peserta di 4 kab/kota), serta kegiatan lanjutan di Maluku Tenggara dan Kota Tual (200 siswa MAN/MA).
Sedangkan Program Kerja TPAKD Provinsi Maluku untuk Tahun 2026, Program yang disepakati dalam rapat pleno meliputi: Pengembangan Ekonomi Daerah: tindak lanjut ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas pala. Perluasan Akses Keuangan: penyaluran KUR dan K/PMR, perluasan agen Laku Pandai, program KEJAR dengan prioritas siswa SMA, serta penguatan pelindungan jaminan sosial. Selain itu Digitalisasi UMKM: peningkatan jumlah merchant QRIS.
Literasi & Inklusi Keuangan: pembukaan galeri investasi pasar modal, pelaksanaan BIK (Oktober 2026), serta BLK (Mei–Agustus 2026) termasuk Training of Trainers bagi Guru Penggerak dan guru ekonomi. Program kerja TPAKD Provinsi Maluku ini menjadi rujukan bagi TPAKD kabupaten/kota, dengan tetap menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Dengan penguatan peran TPAKD, OJK Maluku menargetkan peningkatan inklusi keuangan, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(MB-01)