Ambon,MalukuBersatu.Com,-Pemerintah propinsi Maluku dibawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa terus lakukan berbagai perbaikan dalam situasi efisiensi. Seperti yang dilakukan, hari ini Kamis (05/02/26) melalui lingkup Bappeda Maluku yang dipimpin Dr Anthon Lailossa. Mengadakan kegiatan Forum lintas perangkat daerah, semuanya dalam rangka menyusun rencana kerja (RKPD) propinsi Maluku tahun 2027.
Kegiatan berlangsung di hotel Zest dibuka oleh Asisten II Kasrul Selang , dalam sambutannya menyatakan. Forum lintas perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Sebagai forum singkronisasi program maupun kegiatan antar perangkat daerah sesuai dengan kewenangan. Serta merupakan forum sinergitas prioritas pembangunan daerah sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2024 tentang sistem Pembangunan nasional
"Hingga pelaksanaan forum lintas daerah saat ini merupakan serangkaian proses perencanaan yang telah dilalui oleh seluruh perangkat daerah untuk penyusunan renja perangkat daerah. Lanjutnya ditahun 2027 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD propinsi Maluku. Sehingga dibutuhkan sinegritas antar sentral dan antar sektor dan antar perangkat daerah", tuturnya.
Sehingga target-target pembangunan daerah antara lain yaitu laju pertumbuhan ekonomi 6,85%, tingkat kemiskinan 13,67%, tingkat pengangguran terbuka 5,8%. Serta rasio gini 0,261-0265 % dapat tercapai untuk mencapai target-target pembangunan tersebut. Selain itu yelah ditetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah dengan penetapan tema Pembangunan RKPD tahun 2027 yaitu “Penguatan data saing daerah dan transformasi ekonomi inklusif berbasis potensi lokal”.
Dikatakan, prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027 bertumpu pada penguatan pengelolaan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya alam. Sebagai unggulan daerah percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif dan UMKM. Ada lagi Peningkatan infrastruktur kwalitas dasar dan konektivitas wilayah kepulauan kegiatan kwalitas sumber daya manusia.
Untuk mendukung daya saing dan produktivitas daerah penguatan tata kelola pemerintah dalam mendukung pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu penguatan kapasitas pengendalian serta penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal. Serta ketaatan dan kepatuhan berbasis kearifan serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.
"Kita menyadari sungguh tantangan untuk perwujudan prioritas pembangunan daerah tersebut tidaklah mudah, untuk kita wujud nyatakan. Karena kondisi stabilitas politik global yang berdampak pada seluruh dimensi pembangunan di Indonesia dan Maluku pada khususnya. Untuk itu mari bersama,-sama kita jaga kondisi keamanan daerah penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor",tandasnya.
Untuk itu seluruh pemangku pembangunan didaerah diharapkan mewujudkan visi Maluku yaitu "transformasi menuju Maluku yang maju adil dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2025" dapat terlaksana. Saya mengajak semua peserta yang hadir pada saat ini dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan yang konstruktif serta mengedepankan semangat kolaborasi dan tanggungjawab bersama. Hingga seluruh rangkaian dapat berjalan dengan baik.(MB-01)