Ambon, MalukuBersatu.Com,-Srikandi Maluku yang terpilih untuk kedua kali di DPR RI Sadiah Uluputtu, sangat berikan perhatian kepada negeri tercintanya Maluku. Belum. Lama ini tepatnya pada Kamis (23/01/25) Legislator DPR RI terstbut melakukan protes keras. Dikarenakan lelahnya fungsi pagar laut pada kedaulatan kelautan Indonesia. Protes yang sangat besar itu dilontarkan pada rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Beliau sebut, terkait dengan pagar laut yang dikeluhkan nelayan membentang sepanjang 30 KM di pesisir utara Tangerang.“Kami berharap ada solusi yang disampaikan agar kasus pagar laut tidak terjadi di daerah-daerah lainnya,” pintanya. Lanjut Anggota Komisi VI DPR RI hal itu tidak benar hibgga saya mempertegas persoalan kasus pagar laut itu ada sejak Menteri KKP di jabat Wahyu Sakti Trenggono 5 tahun lalu.
Dan baru terungkap saat viral di media sosial, hal itu seolah-olah menunjukkan instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. “padahal ada berbagai macam Dirjen seperti Dirjen Ruang Laut, Dirjen PSDKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar lau. Dimana selama ini? Aneh! Terus terang, memang untuk menemukan orang jujur di negara ini sangat susah,” kecamnya.
“Dan kalau hingga hari ini belum menemukan dalangnya, maka sebagai wakil rakyat kami merasa heran! Bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada. Harap dijawab secara jujur, apakah kurang anggaran untuk pengawasan?” tanya srikandi Maluku itu. Sampai dirinya sampaikan perbandingan yang jauh berbeda ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku. Yang hendak membangun karamba di laut namun sudah dikejar pembayaran BPMB.
“Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?” tanyanya heran. Ini sebagai catatan DPR-RI, Saadiah juga menyoroti anggaran KKP senilai Rp 6,2 Triliun lebih sedikit jika dibanding dengan Kementrian Pertahanan. Yang sebesar Rp147 Triliun dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan Laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia. Saadiah menyampaikan dari 8 Asta Cita Presiden Prabowo, 7 diantranya adalah fungsi yang dijalankan oleh KKP.
“Dan secara tegas kami meminta kenaikan anggaran serta berharap tak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia,” harapnya.(MB-01)