Wagub : Buka Reviu Program Kependudukan 2026, Minta Anggaran Jadi Perhatian Demi Pencegahan Stunting

Ambon,MalukuBetswtu.Com,–Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, pada Selasa (27/10/2026) mengelar kegiatan Kementrian Kependudukan dan Pembangunan. Yang berlangsung di lantai VI Kantor Gubernur dan dibuka Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath. Acara Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026.

Yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan ada yang  secara daring maupun luring di dengan mengusung tema. “Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku”. Wagub dalam sambutan menekankan,  pentingnya optimalisasi pemanfaatan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beliau  menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun penggunaannya yang belum sepenuhnya sesuai peruntukan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan terhadap perangkat daerah.

Terhadap anggaran tersebut, agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai tujuan. Menurut Vanath, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian penting. Menyangkut strategi pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Untuk itu, diperlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota.

Serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga dan generasi muda Maluku. “Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya orang kedua di pemerintah propinsi Maluku itu. Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting.

Terutama dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penurunan stunting harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Wagub juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi kepada para bupati terkait pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan semata.

Melainkan bentuk dorongan agar kepala daerah memberikan perhatian dan pengawasan lebih terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Jadi Rapat reviu ini diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal.

Agar program kependudukan serta pembangunan keluarga berjalan sesuai sasaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Kepala OPD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten/kota se-Maluku, instansi vertikal, sekretaris BKKBN ibu Min Ubro serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Ambon.

(MB-01)