Wali Kota Mendagri Berikan Ijin Rombak Birokrasi, Eselon II Dilarang Keluar Daerah

Ambon, MalukuBersatu. Com, -Pemerintah Kota Ambon dibawah kepemimpinan Bodewin Wattimena dan Ely Toisutta pasca pelantikan yang sudah memasuki bulan ke-enam. Kini telah mulai bersiap melakukan langkah strategis, dalam rangka memperkuat struktur dan menata birokrasi. Dengan satu tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dikarenakan masih banyak kekurangan yang keduanya temukan dilapangan.

Perombakan menyeluruh tengah disiapkan, dimulai dari pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja terhadap pejabat eselon II. Selain itu juga kepada yang  di bawahnya serta seksi para Kepala sekolah TK, SD dan SMP. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena., menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun pemerintahan yang profesional.

Dan bersih, adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat kota Ambon manise yang kating cintai. Lanjutnya “Panitia Seleksi telah dibentuk, terdiri dari berbagai unsur yang kredibel. Mulai dari Sekretaris Daerah, IAIN Ambon, Unpatti, UKIM, hingga tokoh-tokoh agama. Komposisinya lengkap dan berintegritas,” ungkap Wali Kota dalam sambutannya.

Kala pimpin upacara hari Keluarga Nasional tahun 2025 lingkungan pemerintah kota Ambon,  pada Senin (30/6). Dikatakan, proses uji kompetensi, telah mendapat izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri serta rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaannya dijadwalkan akan dimulai dalam minggu ini.“Begitu semua kesiapan teknis terpenuhi, kita langsung jalankan tahapan seleksi. Prinsipnya adalah job fit — penempatan yang sesuai dengan kompetensi,” jelasnya.

Bodewin menjelaskan bahwa hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan pergeseran atau rolling pejabat eselon II. Tidak berhenti di situ, Pemkot juga berencana membuka seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang masih kosong.Reformasi ini akan berlanjut ke jenjang eselon III dan IV. Untuk itu, seluruh pimpinan OPD diminta supaya segera mengusulkan nama-nama ASN yang dianggap memenuhi kriteria.

“Silakan ajukan pegawai yang layak. Kita akan bahas bersama dengan seksama,” kata dia. Sebab, perombakan birokrasi bukan semata rotasi jabatan. Melainkan bagian dari proses regenerasi dan pembaruan sistem kerja agar lebih efektif dan berdampak langsung pada kualitas layanan publik .Wattimena, uraikan langkah yang  ditempuh merupakan bentuk nyata dari semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat.

Ia menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan sebagai fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. "Langkah yang siap dilakukan penting untuk memperkuat kinerja aparatur dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Aparatur negara harus punya daya saing, integritas, dan komitmen pelayanan,” tuturnya.

Dengan langkah tersebut Pemkot Ambon berharap dapat menciptakan birokrasi yang bukan hanya taat aturan. Tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi, harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam membangun kota yang lebih maju, transparan, dan berkeadilan. (BM-01)