Walikota Sampaikan Hasil Audit inspektorat Pemain 3 Orang, 45 Guru Terlibat SK Bodong

AMBON,MALUKUBERSATU.COM, –Hari ini Senin (09/11/26) Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, didampingi Sekot Ambon Robby Sapulette, Kepala Inspektorat Selly Kalahatu, Kadis Kominfo serta sejumlah Kepala Dinas lainnya. Mengadakan jumpa pers dengan puluhan wartawan yang berlangsung diruang Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon.untuk menyampaikan hasil audit Inspektorat terhadap dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) bodong.

Yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Bodewin menjelaskan audit dilakukan sejak (19/10/26) sampai (06/12/26) di audit oleh Inspektorat. Bertujuan ungkap fakta penerbitan SK bodong, mengidentifikasi modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat, mengetahui ada tidaknya pemberian uang, menghitung kelebihan pembayaran yang berdampak terhadap keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terlibat dalam kasus tersebut bermula dari komunikasi awal pada (07/11/25) seorang perempuan berinisial GOKS dengan pihak-pihak terkait. Dan yang bersangkutan bukan ASN, melainkan suaminya ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM. Dalam menjalankan aksinya, mendatangi kurang lebih 20 sekolah dengan menawarkan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi para guru.

Modus yang digunakan yakni membangun kesan seolah-olah memiliki kewenangan resmi. bahkan gunakan seragam Korpri dan membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang menetapkannya sebagai konsultan pendidikan. Padahal, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait. Selain itu, GOKS meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru untuk membantu pengurusan administrasi kepegawaian.

Kemudian pada Januari hingga Maret 2026, GOKS mulai mendatangi sekolah-sekolah dan menerima pembayaran dari para guru. Dan ada April hingga Mei 2026, SK yang diduga bodong mulai diterima para guru. Termasuk dokumen penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual. Kecurigaan muncul setelah ditemukan ketidaksesuaian tanda tangan dalam dokumen tersebut.

Maka pada (04/06/2026), GOKS diketahui memblokir kontak, namun SK yang diduga tidak sah itu tetap beredar.

Persoalan semakin terungkap ketika sejumlah ASN menerima SK pada Juni hingga Agustus 2026. Kemudian, pada Juni hingga Oktober 2026, para ASN mulai melaporkan adanya ketidaksesuaian pembayaran gaji.

Puncaknya, (15/10/26) BKN Kantor Regional IV menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek).

Lebih lanjut, Bodewin memaparkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang mengidentifikasi tiga pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penerbitan SK bodong tersebut. Pertama, GOKS, seorang non-ASN diduga berperan mengumpulkan uang dari para guru, menggunakan akun MyASN. Selain membantu mengubah penetapan angka kredit, serta menyerahkan SK yang tidak sah.

Kedua, JM, seorang ASN yang merupakan mantan operator kepegawaian BKPSDM. JM diketahui menerima dan menginput berkas dari pihak non-ASN serta memberikan bimbingan terkait penetapan angka kredit. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bukti bahwa JM membuat dokumen SK bodong. Keterlibatannya dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur karena membantu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi pemerintah.

Ketiga, LL seorang ASN di BKPSDM yang diduga menghubungkan GOKS dengan JN dan para guru serta menyarankan pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

Selain ketiga pihak tersebut, terdapat 45 ASN yang menyerahkan uang dan berkas serta menggunakan SK tersebut untuk kepentingan perubahan atau penyesuaian gaji. Bodewin sebut, ke-45 ASN tersebut dikategorikan sebagai korban.

Meski demikian, dari sisi prosedur kepegawaian, mereka juga melakukan kesalahan karena mengurus kenaikan pangkat melalui pihak yang tidak memiliki kewenangan, bukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Hingga berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, SK yang beredar tersebut tidak sah karena diproses di luar mekanisme dan prosedur administrasi kepegawaian yang berlaku. Penerbitan SK bodong berdampak terhadap keuangan daerah karena digunakan sebagai dasar penyesuaian pembayaran gaji sejumlah ASN.

Karena itu, audit turut diarahkan untuk menghitung kelebihan pembayaran sebagai akibat dari penggunaan SK yang tidak sah tersebut.

Hasil audit Inspektorat selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan perbaikan administrasi. Serta mengambil langkah tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bodewin berharap kejadian ini menjadi perhatian bagi seluruh ASN agar lebih berhati-hati dalam mengurus administrasi kepegawaian.

Dan tidak mempercayakan dokumen maupun akses akun kepegawaian kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pemerintah Kota Ambon juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian keuangan daerah.(MB-01)