Ambon,MalukuBersatu.Com,-Sesuai informasi yang diterima media ini, pada Kamis (19/11/26) telah terjadi masalah negeri Tananahu yang berkaitan dengan tanah adat. Peristiwa yang terjadi antara masyarakat Negeri Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dimana kasus ini telah kembali memanas, dimana ada empat warga yang memperjuangkan tanah ulayat justru harus duduk di kursi terdakwa.
Sebab ditangkap dalam aksi penolakan terhadap rencana penggusuran lahan yang disengketakan. Nasib keempat warga tersebut menjadi sorotan dalam Aksi Kamisan ke-22 yang digelar Komite Aksi Kamisan Ambon di kawasan Tugu Dr. Johannes Leimena, Poka, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026) sore. Mereka mengusung tema “Hentikan Kriminalisasi 4 Pejuang Tanah Adat Negeri Tananahu”, massa aksi menuntut pembebasan Jhon Risakotta, Yabes Rahanlussy, Elisa Tonny, dan Jhon Laiyan.
Yang mana kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ambon.Keempat warga tersebut telah menjalani proses persidangan sejak 28 Oktober 2026. Mereka didakwa jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan. Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Ambon, Rismatia, melalui aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap proses hukum.
Sebab dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah ulayat mereka. Komite Aksi Kamisan Ambon menilai perkara yang menjerat empat warga itu tidak dapat dipisahkan dari konflik agraria. Sebab berkepanjangan antara Masyarakat Adat Negeri Tananahu dan PTPN I Regional VIII. Persoalan tersebut bermula sejak 1982, ketika Hak Guna Usaha (HGU) seluas 10.000 hektare diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara XIV.
Untuk perkebunan Awaiya. HGU tersebut diketahui memiliki masa berlaku hingga 31 Desember 2012. Sejak awal, pemberian konsesi lahan itu mendapat penolakan masyarakat adat. Warga menilai penguasaan lahan oleh perusahaan telah membatasi ruang hidup, menghilangkan akses terhadap sumber penghidupan. Serta memunculkan ketimpangan dalam hubungan kerja.
Dalam pernyataan sikapnya, Komite Aksi Kamisan Ambon juga menyoroti dugaan intimidasi oleh aparat dan pemerintah. Terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah adat, setelah masa HGU berakhir pada 2012, masyarakat mulai kembali menggarap lahan yang mereka klaim sebagai tanah adat untuk membangun permukiman dan berkebun. Namun, persoalan penguasaan lahan tersebut tidak kunjung selesai.
Konflik ini bahkan pernah menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berdasarkan hasil penyelidikan Inkuiri Nasional Komnas HAM pada 2016, terdapat sejumlah persoalan sistemik terkait hak masyarakat hukum adat serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Persoalan yang diidentifikasi mencakup dugaan perampasan tanah ulayat, pelanggaran ruang hidup, maladministrasi pertanahan, intimidasi hingga kriminalisasi.
Di sisi lain, PTPN mengklaim telah memperpanjang HGU sejak 2010 dan memperoleh pengesahan pada 10 Mei 2019. Dengan luas sekitar 8.830,84 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 3.458 hektare merupakan kawasan Awaiya yang menjadi wilayah sengketa. Klaim perpanjangan HGU itu dipersoalkan Masyarakat Adat Negeri Tananahu. Mereka menilai proses perpanjangan tidak melibatkan persetujuan masyarakat dan tidak transparan dalam penyampaian dokumen resmi.
Konflik kembali memanas setelah kawasan perkebunan Awaiya diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi pala dan kelapa oleh PTPN I Regional VIII. Proyek tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 April 2026.Bagi masyarakat adat, rencana pengembangan kawasan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keberlangsungan ruang hidup mereka.
Pasalnya, setelah peresmian proyek, PTPN disebut melayangkan somasi agar warga mengosongkan rumah. Perusahaan juga mulai memasukkan alat berat ke wilayah sengketa yang disebut memiliki luas sekitar 3.458 hektare.Situasi itu kemudian memicu aksi protes masyarakat pada 22 Juni 2026 di depan kantor PTPN. Warga berupaya menghadang rencana penggusuran yang mereka nilai dilakukan secara sepihak.
Aksi tersebut berujung bentrokan dan penangkapan empat warga Negeri Tananahu. Mereka kemudian diproses hukum hingga akhirnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. Komite Aksi Kamisan Ambon menilai perkara tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan pidana biasa. Menurut mereka, terdapat konflik agraria berkepanjangan yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut.
Mereka khawatir penggunaan pasal-pasal pidana terhadap warga justru mengaburkan persoalan utama, yakni konflik penguasaan tanah adat dan perjuangan masyarakat mempertahankan ruang hidup. Komite juga mengaitkan persoalan tersebut dengan rencana hilirisasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berisiko mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dalam aksi ke-22 itu, Komite Aksi Kamisan Ambon menyampaikan empat tuntutan.
Pertama, menghentikan segala bentuk taktik kriminalisasi terhadap warga yang berjuang mempertahankan dan memulihkan ruang hidupnya. Kedua, membebaskan empat warga Masyarakat Adat Negeri Tananahu dari segala tuduhan. Ketiga, mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokumen persetujuan warga terkait perpanjangan masa HGU. Keempat, mengembalikan dan memulihkan ruang hidup atau petuanan Masyarakat Adat Negeri Tananahu.
Dan negeri-negeri lainnya kepada kolektif warga agar dapat dikelola untuk kesejahteraan generasi sekarang hingga anak cucu di masa mendatang. Bagi peserta aksi, persoalan Tananahu bukan sekadar perkara empat warga yang kini menjalani proses persidangan. Mereka menilai konflik tersebut menyangkut masa depan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan.
Pesan itu ditegaskan melalui spanduk yang dibentangkan di depan Tugu Dr. Johannes Leimena dengan tulisan: “TANANAHU Bukan Tanah Kosong! HILIRISASI Hanya Untuk Oligarki! LAWAN Perampasan Ruang Hidup!” (MB-01)