Fiskal Daerah Jadi Perhatian Gubernur, Dorong Roadmap PAD Lima Tahun, Perkuat Kemandirian

AMBON,MALUKUBERSATU.COM,-Bertempat diaula Kantor Bapenda Maluku digelar penyusunan peta jalan (roadmap) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang terarah, terukur, berbasis data, dan berkelanjutan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah pada Kamis (29/10/26). Kegiatan tersebut dibuka Kasrul Selang, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan mewakili Gubernur Maluku yang sementara berada diluar daerah.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya SKALA dan perangkat daerah terkait. Sebab sudah berpartisipasi dalam proses penyusunan awal roadmap optimalisasi PAD Provinsi Maluku. Dikarenakan penyusunan roadmap tersebut merupakan langkah penting untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah.

Sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Lanjutnya, Optimalisasi PAD tidak sekadar bertujuan meningkatkan angka penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). tetapi sebagai bagian strategi membangun kemandirian dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dijelaskan sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Baik soal geografis yang tersebar, biaya konektivitas yang relatif tinggi, keterbatasan infrastruktur, hingga kebutuhan pelayanan publik yang harus menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar. Kondisi itu membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat agar pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan secara efektif, merata, dan berkelanjutan.

“Dukungan pemerintah pusat tetap sangat penting, tetapi pada saat yang sama kita harus mampu menggali dan mengelola potensi pendapatan daerah secara lebih optimal, terukur, dan bertanggung jawab,” demikian penegasan Gubernur. Untuk itu ada lima fokus optimalisasi PAD hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penyusunan roadmap optimalisasi PAD.

Pertama, pemetaan potensi dan sumber-sumber PAD secara komprehensif. Pemerintah daerah diminta mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan, baik telah dikelola maupun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memperkuat kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Optimalisasi PAD tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif. Atau menambah beban masyarakat dan pelaku usaha, melainkan melalui perbaikan sistem pendataan. Dalam hal ini peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan kualitas pelayanan, pencegahan kebocoran penerimaan, serta penguatan pengawasan.

Seluruh proses pengelolaan pendapatan juga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Ketiga, mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi daerah yang memiliki nilai ekonomi perlu dievaluasi pemanfaatannya. Dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kelayakan usaha, nilai manfaat, serta prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, badan usaha milik daerah (BUMD) didorong meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kontribusinya terhadap PAD. Tanpa mengabaikan fungsi pelayanan serta kepentingan masyarakat. Keempat, memperkuat sinergi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Beliau tekanan optimalisasi PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda atau perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan.

Melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD sesuai tugas dan kewenangannya. OPD yang menangani perizinan, pengelolaan aset, sektor ekonomi, pelayanan publik, dan urusan teknis lainnya. Memiliki peran strategis dalam menyediakan data, mengidentifikasi peluang pendapatan, memperbaiki tata kelola, serta memastikan kebijakan berjalan secara terpadu. Untuk itu, perlu pembagian peran dan evaluasi secara berkala.

Kelima, memastikan roadmap memiliki target dan tahapan implementasi yang realistis. Dokumen tersebut diharapkan memuat gambaran kondisi awal, sasaran peningkatan PAD, prioritas program, kebutuhan dukungan regulasi, penanggung jawab pelaksanaan, jadwal implementasi, serta indikator keberhasilan. Dengan demikian, setiap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan.

OPD Diminta Hadirkan Solusi dan Inovasi, harapannya seluruh OPD berpartisipasi aktif dan terbuka dalam memberikan masukan teknis terhadap rancangan roadmap yang sedang dibahas. Berani sampaikan catatan, koreksi, dan rekomendasi, termasuk mengemukakan berbagai kendala yang dihadapi beserta solusi dan langkah konkret untuk mengatasinya. Saya berterimakasih terhadap dukungan SKALA.

Berharap dapat terus memperkuat kualitas analisis, pemanfaatan data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata. Melalui penyusunan roadmap ini, Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan terbentuknya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih kuat, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendukung pembangunan daerah demi mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(MB-01)