GANDENG AKADEMISI UNPATTI, KEMENTERIAN ESDM PERKUAT KAJIAN TATA KELOLA WIUP BLOK GUNUNG BOTAK

AMBON,MALUKUBERSATU.COM,-Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai anak Maluku, dibawah kepemimpinannya sangat beri perhatian penuh bagi Maluku. Salah satunya berikan kesempatan bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM hadir di bumi Raja-raja ini. Untuk secara resmi menggelar forum audiensi dengan Universitas Pattimura.

Bertemu langsung dengan Rektor Prof Fredy Leiwakabessy dan jajaran akademisi Universitas Pattimura. Pertemuan penting ini bertujuan untuk mendorong pentingnya kajian akademis dari pakar lintas disiplin. Guna merumuskan arah kebijakan masa depan dalam pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Direktur Jenderal penegakan Hukum, DR Jeffri Huwae menjelaskan bahwa kajian akademis diharapkan menjadi supporting ilmiah. Yang berguna bagi perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku. “Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi hingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Jeffri.

Lanjut didalam relies yang masuk dari Humas Kementrian ESDM, Kondisi pengelolaan usaha pertambangan Gunung Botak saat ini dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks. Di mana operasional penambangan pada wilayah hulu tersebut saat ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas.

Dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan. Di samping itu, penguatan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting.

"Didampingi itu uUlntuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal. sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan. Lanjutnya, langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice)", ucapnya.

Dan melalui pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah yang mendalam, pemerintah berupaya memetakan seluruh potensi dampak dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya. Hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan Gunung Botak tertangani. Sebab itu adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku.

Oleh itu, opsi kebijakan yang diambil dimasa depan harus berdasar pada pertimbangan matang untuk memilih opsi yang memberikan tingkat kerugian atau risiko paling minimum bagi kelestarian lingkungan, stabilitas sosial dan pendapatan negara. “Masukan, gagasan, telaah kritis yang disampaikan para akademisi Unpattu akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam menyusu dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” jelas Jeffri.

"Lanjutnya, menaruh harapan bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya tata kelola pertambangan. Yang adil, legal dan membawa kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Maluku pung Bae", ujar Huwae.