Gandeng Kemendagri & BPK RI, DPRD Kota Ambon Perkuat Sinkronisasi Pokir,

Ambon,MalukuBetsqtu.Com,–Hari ini Sabtu (14/11/26) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon dibawah kepemimpinan Mourits Tamaela lakukan bimbingan teknik (Bimtek). Yang berlangsung di hotel Santika premiere, kegiatan ini digelar untuk mendorong penguatan kapasitas kelembagaan. Khususnya dalam memastikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam sambutan Tamaela menyatakan, kegiatan tersebut dilakukan dengan mengusung tema “Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon”. Lanjutnya, berikan apresiasi kepada para narasumber dari pemerintah pusat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku. Telah hadir untuk memberikan penguatan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Narasumber antara kain, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Seimima. Dan Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan Maluku, Benny Pandam Nugroho. Dijatajan, Bimtek menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif.

Yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, menurutnya, Pokir DPRD memiliki posisi strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Karena merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.

Pokir tidak boleh hanya dipandang sebagai daftar usulan, tetapi harus menjadi representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Ia jelaskan, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memastikan seluruh Pokir DPRD dapat disinkronkan dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.

Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Melalui Bimtek ini, para anggota DPRD diharapkan memperoleh pemahaman teknis yang lebih mendalam terkait mekanisme penginputan dan penyaluran Pokir. Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keterlibatan BPK RI Perwakilan Maluku diharapkan memberikan perspektif terkait aspek pengawasan dan pemeriksaan.

Termasuk pemahaman mengenai rambu-rambu hukum serta standar akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan anggaran. “Dengan memahami ketentuan dan standar akuntabilitas sejak awal, kita dapat memitigasi potensi temuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Ambon,” tegasnya.

Ketiga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi. Serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali pengetahuan dan mencari solusi atas berbagai kendala teknis dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia berharap, dari kegiatan ini, terbangun pemahaman bersama dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan serta prioritas pembangunan Kota Ambon.

Dengan demikian, Pokir DPRD tidak hanya menjadi instrumen penyaluran aspirasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang tepat sasaran, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(MB-01)