Kantor DPRD Kota Ambon Di demo Sopir Angkot Jurusan Passo Masalah Perhubungan

AMBON,MALUKUBERSATU.COM,-Merasa tidak puas dengan tindakan yang dilakukan Dinas Pebuhungan Kota Ambon yang dipimpin Suitela. Hari ini Kamis (16/01/25) ratusan sopir angkutan kota (Angkot) trayek Passo mendatangi kantor DPRD Kota Ambon lakukan aksi demo. Kehadiran para pencari nafkah itu untuk menyampaikan aspirasi lakukan penolakan. Terhadap surat keputusan (SK) Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Ambon, nomor 1881 Desember 2024 tentang perubahan trayek angkot.

Ratusan sopir angkot itu meminta supaya SK nomor 164 kembali diberlakukan, karena hal itu membantu mereka. Sebab sangat berdampak pada pendapatan sopir, hingga kiranya aturan itu dikembalikan sebab sekali lagi dianggap lebih tepat. Aksi yang dibuat itu mendapat respon positif dari DPRD Kota Ambon, menanggapi hal itu. Komisi III DPRD Ambon, melalui Femri Tuanakotta menerima para pendemo.

Hingga kepada para pendemo, dikatakan akan memintakan agar pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Lanjut Femri, solusi yang paling efektif adalah melibatkan berbagai pihak. Diantaranya masyarakat, pengemudi angkot, dan ahli transportasi, dalam perencanaan trayek.

"Dimana mesti lakukan kajian tentang persoalan tersebut dengan melibatkan elemen terkait. Ini supaya kita bisa mendeteksi jumlah angkot, volume penumpang, dan jalur mana yang ramai dan tidak," kata Tuanakotta. Selanjutnya kita juga menyoroti soal usia angkot yang beroperasi di Kota Ambon. Seandainya angkot telah dimakan usia dalam arti tua, harus ada ketegasan dari Dishub sebab semuanya itu berkaitan dengan kenyamanan penumpang.

Selain itu Pemerintah Kota Ambon haru turut perhatikan keberadaan terminal transit Passo, dalam artian . Kalau terminal itu difungsikan. Maka angkot dalam provinsi seperti Tulehu, Suli dan sekitarnya hanya beroperasi sampai ke terminal tersebut. "Selanjutnya penumpang akan diangkut oleh angkot Passo, mesti ada kajian seperti itu, agar tidak terjadi persoalan dan itu lebih bagus karena selama ini kita hanya berasumsi saja.

Kami dari Komisi III, berharap kedepan pemerintah bisa membuat kajian-kajian yang lebih bijaksana terkait trayek di Ambon. Agar semuanya merasakan diperhatikan dan tidak ada persoalan. Yang akhirnya berujung pada demo yang turut meresahkan masyarakat di kota ini.(MB-01)