Lewerissa Lantik Pengurus ICMI Periode 2025-2030

Ambon.MalukuBersatu.Com,-Pengurus ICMI periode 2025-2030 Provinsi Maluku akhirnya pada Senin (27/01/25) dilantik. Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa yang melakukan pelantikan dalam sambutan mengarakan. Pemerintah provinsi Maluku berikan apresiasi atas pelantikan ICMI, diharapkan ICMI, dapat menjadi organisasi yang dapat membangun sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Maluku."Terutama untuk mengisi pembangunan di bumi raja-raja ini," sebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kepada wartawan saat konfrensi pers usai pelantikan Silatwil MPW ICMI Maluku yang bertempat di hotel Santika Ambon. Lanjutnya, ada beberapa hal penting yang disampaikan kepada pengurus ICMI. Dengan semangat kolaborasi mudah-mudahan keberadaan ICMI dapat berikan terbaik bagi Pemerintah Propinsi Maluku.

Sama-sama bekerja guna membangun Maluku kedepan terutama dirinya merespon lumbung ikan nasional. kita berharap Maluku menjadi Provinsi Kepulauan, sebab miliki potensi yang cukup besar. Kontribusi produksi perikanan Maluku memberikan 37% dari jumlah total produksi sebesar 12 juta ton. Dengan potensi itu harus dijadikan lumbung pangan sektor perikanan yang sangat diharapkan oleh Gubernur terpilih.

Jadi kiranya didukung stakeholder, seluruh lapisan masyarakat dan terutama ICMI, kita sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu disisi lain membangun kesejahteraan masyarakat Maluku. Lewerissa juga mengatakan, Potensi perikanan Maluku, akan tetap fokus pada sektor Perikanan yang mana harus dikelola secara maksimal.Tambahnya, sesuai Nomenklatur Lumbung Ikan Nasional, perlahan-lahan diganti dengan industri hilirisasi sektor perikanan. Sebab LIN kadang-kadang Asosiasi berpikir itu menalogikan dengan lumbung padi di Jawa. Namun substansi dan strategis itu potensi perikanan dikelola dengan membangun industri. Itulah sebab disebut hilirisasi sektor perikanan. Kiranya secara perlahan-lahan istilah lumbung ikan nasional ditransformasikan menjadi hilirisasi

Agar sektor perikanan lebih konsektual dan lebih operasional, jelasnya lagi pasti dijalankan karena sesuai dengan visi Pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu Asta Cita. Gubernur Hendrik Lewerissa juga miliki 7 program yaitu Sapta Cipta dalam konteks Maluku. Yang mana visi Pemerintah Provinsi tidak berbeda dengan visi Pemerintah Republik Indonesia. Hingga diharapkan visi Pemerintah Kabupaten/Kota kedepan sinkronisasi.

Dan mesti singkron untuk wujudkan hilirisasi sektor perikanan, dukung infrastruktur sebagai prasyarat utama. Karena pelabuhan-pelabuhan terintegrasi, infrastruktur listrik, telekomunikasi, jalan, jembatan dan sebagainya saling mendukung. Kita berharap 5 Tahun masa pemerintahan Lawamena, semoga hilirisasi terwujud. Dan hal itu kini telah diupayakan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, untuk pastikan penegakkan aturan di tiga wilayah pengelolaan perikanan terlaksana.

Maluku bagian dari NKRI, terbuka bagi siapa yang ingin datang berinvestasi di Maluku termasuk sektor perikanan. Dimana syaratnya mesti patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya di wilayah pengelolaan perikanan 718 ribuan kapal-kapal melakukan aktivitas entah itu 30 kroston atau diatas. tapi terjadi alih muat transitmen di laut, tidak pernah tercatat berapa ton ikan, udang dan cumi.

Ditangkap biota laut lain dan berapa kewajiban yang harus mereka bayar kepada Negara dan kepada Daerah. Maluku ini beratus-ratus tahun telah menjadi daerah yang dieksploitasi secara ekstraktif mulai dari kedatangan bangsa Eropa sedot kita lalu pergi. Sekarang ini kekayaan kita juga dieksport. Maka kepada Pemerintah Pusat, kita minta tegakan aturan tentang penangkapan ikan terukur PIT. Semua aktivitas penangkapan diarahkan ke pelabuhan pendaratan ikan supaya terkontrol oleh aparatur.

Sebutnya, 718 itu menjadi daerah yang dieksploitasi, 95% dari perusahaan-perusahaan luar dan terbanyak dari laut Pantura.Kita juga minta Pemerintah Pusat untuk tidak relaksasi aturan dalam artian harus menegakan aturan itu. Kedepan ICMI dapat turut mendukung untuk kepentingan Maluku. Kita sama-sama berjuang pastikan kekayaan yang ada membuat rakyat Maluku tidak miskin dan tertinggal.

Siap bentuk tim terpadu dari semua Otoritas terkait, Polair, AL, Dinas Perikanan, Bakamla. Di kesempatan itu Ketua Umum ICMI Arif Santri dalam sambutan menuturkan. industrilisasi argo maritim yang ada di Maluku harus benar-benar didorong dan berbasis pada sains. ICMI jadi mitra Perguruan Tinggi Unpatti dan perguruan-perguruan yang ada di Maluku. Dampingi dan mensuport Gubernur ciptakan polusi-polusi kebijakan yang berbasis pada data, berbasis pada sains.

Semoga Maluku dapat menjadi teladan kebijakan-kebijakan terkait dengan pola seperti alam yang ada di Maluku semua berbasis pada sains. "Maluku kaya akan sumberdaya Kelautan harus memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat dan perjuangan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah", terangnya.

Kita mesti benar-benar produksi hasil kelautan untuk dapat berikan keadilan ekonomi bagi masyarakat Maluku. Jangan biarkan sampai kekayaan yang Maluku dinikmati oleh orang luar.Saya yakin Gubernur punya komitmen besar untuk sama-sama makmurkan Maluku dan sejahterakan masyarakat.ICMI akan mengawal keadilan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan ekologis untuk diwujudkan. Sumber daya alam laut melimpah ekologis harus benar-benar diwujudkan sehingga dengan agro maritim nilai tambah untuk masyarakat Maluku.

"Sebab kita miliki banyak kekayaan perikanan, perkebunan ini bisa menjadi motor penggerak dan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Maluku", tutur Arifin. Di tempat yang sama terkait dengan Sumber Daya Manusia Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy menambahkan. Unpatti siap untuk mendukung pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Maluku yang berkwalitas.

Lanjutnya, paradigma tranformasional dari pendidikan tinggi mengarah pada penguatan Perguruan tinggi sendiri. Sains dan Teknologi serta penelitian dan pengembangan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Rektor sebut Rektor, Unpatti akan menjadi Center Of Akshelen yang mendukung seluruh kebijakan pemikiran dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kita juga sudah menggagas Pusat unggulan Kepulauan yang akan memikirkan, meneliti, mengembangkan penelitian-penelitian.

Yang mengarah pada penguatan sumber daya alam yang kita miliki, sekaligus itu menjadi apa yang disebut sebagai arsip lage Center Of Ekshelen di Maluku. Saya yakin itu akan mendukung setiap kebijakan yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, tutup Rektor.(MB-01)