Lewerissa : Tidak Boleh Ada Timbunan Stok Sembako & BBM, DPRD Panggil Pemerintah-Stakeholder

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Johon Lewerissa Wakil Ketua DPRD Propinsi Maluku dari partai Gerindra, kepada media pada Rabu (04/03/26) dikantor Gubernur dengan tegas menuturkan. Para pimpinan DPRD Propinsi Maluku baru selesai lakukan rapat untuk membicarakan langkah tegas menghadapi bulan Ramadhan jelang Idul Fitri berlanjut peneguhan Anggita Sudi Gereja Protestan Maluku. Terkait dengan sembako, bahan bakar minyak dan lainnya.

"Hingga pada Kamis (05/03/26) DPRD Propinsi memanggil pemerintah daerah dan sejumlah stakeholder guna mengantisipasi potensi terjadinya penimbunan bahan pokok. Di tengah isu konflik Iran yang berpotensi berdampak pada pasokan energi dan kebutuhan masyarakat. Dikatakan, DPRD perlu memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi global untuk memainkan harga atau melakukan penimbunan", tegasnya

Yang paling penting, jangan sampai ada yang memanfaatkan isu konflik Iran seolah-olah pasokan minyak ke Indonesia berkurang. Padahal kenyataannya mereka melakukan penimbunan. Untuk itu DPRD telah tetapkan pada Kamis pukul 11.00 WIT, rapat dengan menghadirkan perwakilan pemerintah daerah serta instansi terkait, seperti Perum Bulog, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), Dinas Perhubungan, dan stakeholder lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat.

DPRD Propinsi Maluku ingin memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), pasokan listrik, serta distribusi transportasi tetap berjalan lancar, terutama menjelang periode penting bagi masyarakat. “Belakangan ini kita sudah melihat harga mulai naik, jangan sampai ada yang menimbun dengan alasan tidak ada pasokan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Lewerissa, harapkan pemerintah daerah bersikap tegas dan segera melakukan operasi pasar, apabila ditemukan indikasi kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak wajar ditindak tegas. “Kita tidak bisa tinggal diam, jangan masyarakat dirugikan dengan ulah orang-orang tidak bertanggungjawab ,” tandasnya. Ia, tegaskan apabila tidak ada persoalan distribusi maupun pasokan, maka situasi ekonomi daerah tetap aman dan terkendali.

Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai sangat penting agar stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Maluku tetap terjaga di tengah dinamika global.(MB-01)