Majelis Latupati & GBPM Bertemu, Bangun Kemitraan, Perlindungan Perempuan & Penguatan Hak Masyarakat Adat Jadi Perhatian Serius

AMBON,MALUKUBERSATU.COM, Setelah pada Rabu (10/11/26) dilantik Majelis Latupati Provinsi Maluku yang berlangsung dilantai VII Kantor Gubernur. Maka mulailah Latupati menjalankan tugas untuk berikan yang terbaik kepada masyarakat dibumi raha-raja. Salah satunya nya mengadakan pertemuan dengan Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) berkomitmen memperkuat kemitraan strategis.

Untuk mendorong perlindungan perempuan dan anak dalam komunitas adat, sekaligus memperjuangkan penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Maluku. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku dan perwakilan GBPM pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah forum yang diselenggarakan GBPM sepanjang tahun 2026.

Yakni Diskusi Publik dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama 11 Pihak terkait Perlindungan daı Pemberdayaan Perempuan Maluku pada momentum International Women's Day. Pada (07/03/2026), serta Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau pada (11-13/06/2026). Pada pertemuan itu Majelis Latupati Provinsi Maluku merupakan salah satu pihak yang turut menandatangani pernyataan komitmen bersama tersebut.

Lembaga ini juga menjadi salah satu pihak tujuan rekomendasi yang dihasilkan melalui Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator GBPM, Lusi Peilouw, memaparkan persoalan yang dihadapi perempuan adat di Maluku. Yang dipetakan dalam Forum Konsolidasi dan pemetaan tersebut mengidentifikasi sedikitnya lima persoalan mendasar.

Pertama, perempuan dan anak dalam komunitas adat masih sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan. Kedua, terdapat sejumlah norma dan aturan adat yang secara substansi bertujuan melindungi perempuan, tetapi masih bias dan tidak adil dalam penerapannya. Ketiga, penerapan norma dan hukum adat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dan itu terjadi pada sejumlah komunitas justru merugikan korban, bahkan merendahkan harkat dan martabat mereka. Keempat, perempuan adat masih mengalami marginalisasi, subordinasi dan diskriminasi dalam mekanisme pengambilan keputusan dan kepimpinan. Kelima, maraknya pengalihan fungsi dan penguasaan ruang hidup masyarakat adat oleh negara maupun korporasi.

Mulai dari wilayah laut, pesisir, daratan hingga pegunungan, turut mengancam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi masyarakat adat. Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ketua Umum Majelis Latupati Provinsi Maluku, Upulatu Reza Valdo Maspaitella, menyatakan. Komitmennya untuk menindaklanjuti pernyataan bersama yang telah ditandatangani serta rekomendasi yang telah diterima.

Komitmen ini didasarkan pada pandangan bahwa perlindungan masyarakat adat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga martabat manusia, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan komunitas adat. Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah langkah strategis yang menjadi perhatian Majelis Latupati. Pertama, memperkuat upaya pencegahan kekerasan dengan menjadikan keluarga sebagai salah satu titik awal intervensi.

Penguatan fungsi keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang aman, melindungi perempuan dan anak, serta mencegah terjadinva kekerasan dalam komunitas adat. Kedua, mendorong pemulihan bagi korban kekerasan, terutama anak-anak. Kekerasan dan luka psikologis yang dialami korban dapat meninggalkan dampak jangka panjang.

Serta memengaruhi kualitas generasi Maluku di masa depan, karena itu perlindungan tidak cukup berhenti pada penanganan kasus. Tetapi harus disertai langkah pemulihan yang berpihak kepada Ketiga, untuk itu Majelis Latupati akan memperbanyak dan mendistribusikan dokumen Pernyataan Komitmen Bersama yang telah diterima kepada Majelis Latupati.

Di tingkat kabupaten/kota agar komitmen perlindungan perempuan dan anak dapat ditindaklanjuti secara lebih luas. Keempat, Majelis Latupati akan mendorong kodifikasi norma dan aturan adat yang berlaku di masyarakat. Langkah ini penting agar norma adat dapat diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak justru merugikan korban dalam proses penegakan hukum.

Negeri Rutong yang telah menuangkan norma dan aturan adat ke dalam bentuk peraturan negeri dinilai dapat menjadi salah satu contoh yang dalam proses kodifikasi hukum adat. Kelima, Majelis Latupati menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat untuk memperoleh otoritas dalam mengelola serta menentukan masa depan tanah dan ruang hidupnya.

Pengakuan terhadap kewenangan masyarakat adat atas wilayahnya merupakan bagian penting dari upaya melindungi hak, identitas, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Pertemuan ini menyepakati pentingnya membangun sinergitas antara lembaga adat dan gerakan masyarakat sipil dalam menjawab berbagai persoalan perempuan dan masyarakat adat di Maluku

Majelis Latupati Provinsi Maluku dan GBPM berkomitmen terus membangun kemitraan. Kemitraan ini diharapkan berkembang menjadi langkah-langkah nyata untuk mencegah kekerasan. Hingga dapat menghadirkan keadilan bagi perempuan dan anak, memperkuat kelembagaan adat yang adil dan inklusif. Serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas ruang hidupnya.

"Upulatu Reza menegaskan, Perlindungan perempuan adat, keadilan bagi korban, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Maluku yang bermartabat dan berkeadilan", tutupnya.(MB-01)