31 Mar,2023 by MALUKU BERSATU.COM

DAERAH

Masyarakat Taniwel Resah, Menyatakan Sambutan Gubernur Tidak Singgung Kata Polarisasi

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Menyangkut pemberitaan yang sempat jadi polimik, terkait isi sambutan Gubernur Maluku Drs Murad Ismail yang menghimbau gereja tak terpolarisasi menghadapi pemilu. Seperti yang telah tersiar beberapa hari lalu di ruang publik. Hal itu mendapat tanggapan beragam dari beberapa peserta pada  41 Klasis Taniwel. Diantaranya Pendeta Natalia Papasoka, Ketua Majelis Jemaat Nuniali menanggapi sambutan Gubernur itu. Dimana, sambutan tertulis yang dibacakan Assisten I Sekda Maluku, Samuel Huwae, sama sekali tidak tersinggung soal kata polarisasi.

"Kami mengikuti dengan seksama kata demi kata atau kalimat demi kalimat, tidak ada penggunaan kata "polarisasi" gereja. Kalau ajakan untuk warga gereja harus bersama-sama menciptakan suasana yang damai dan kondusif. Dengan tetap menjaga persaudaraan sejati memang itu disebutkan, namun tidak ada kata polarisasi", tegasnya.  Hal itu dijelaskan, saat dihubungi media ini, Kamis (30/3/22).  Menurutnya jika dicermati secara mendalam, apa yang disampaikan Gubernur Maluku dalam sambutan tertulisnya itu adalah pesan damai.

Dan ajakan itu sekaligus mengingatkan tidak saja untuk warga gereja dan pelayan, tetapi lebih dari itu untuk semua masyarakat. Supaya bisa menjaga perdamaian daerah ini dengan baik, sebab kedepan diperhadapan dengan pesta demokrasi. Gubernur sebutkan, pilihan boleh berbeda tetapi semangat persatuan di atas segalanya. Senada dengan itu, Pendeta Markus Makudjei, Ketua Majelis Patahuwe, saat dikonfirmasikan mengakui. Kalau dirinya telah membaca berita tersebut di media online seperti yang dilansir salah satu media. Katanya apa yang ditulis oleh media tersebut justru menengangkan jika disanding dengan berita yang sama di media- media lain.

Di media lain pemberitaan soal sidang klasis Taniwel sangat sejuk, "Nah ini yang saya mau tanya, ada maksud apa dibalik ini,". Tuturnya.  Sambil menjelaskan bahwa   sambutan yang disampaikan pada pembukaan sidang klasis Taniwel, semuanya dibacakan secara tertulis.  Tdak ada yang lisan, lagi pula tidak ada sesi peliputan disitu. “Aneh saja dan saya heran sekali,” katanya. Sembari mengingatkan untuk kita harus selalu waspada dan bersatu sebagai warga gereja.  Agar bisa bersama-sama dengan  pemerintah daerah untuk membangun program umat. Terkait tahun politik yang dihadapi, juga merupakan tahun rahmat Tuhan dan anugrah terindah bagi bangsa Indonesia termasuk kita di Maluku.

Oleh karena itu, kita harus sigap dan cerdas sebagai sesama anak bangsa agar tahun politik ini bisa menjadi berkat bersama. Selanjutnya terkait polimik itu  panitia penyelenggara, Daniel Elake menambahkan. Mengenai  sambutan Gubernur Maluku yang disampaikan setelah kata pembukaan secara seremoni oleh Wakil Ketua MPH Sinode, Pdt Lenny Rangkoratat/Bakarbessy. Lanjutnya, isi  menguraikan sejumlah harapan dan ajakan, jadi tidak ada kata polarisasi seperti yang dimaksudkan itu. Dia mengharapkan semua pihak untuk membedakan ajakan dan harapan dari pesan dalam sambutan orang nomor satu di Maluku itu secara utuh dan lengkap.

"Kalau menyampaikan sepotong-sepotong akan kehilangan maknanya, saya yakin kalau sambutan itu sudah sesuai konteksnya," tukas ketua pemuda desa Lumahlatal. Sementara itu, Pendeta  Petrus Liklikwatil, Ketua Majelis Jemaat Lumahlatal menyatakan. Sangat berterima kasih kepada Pemerintah provinsi Maluku, dalam hal ini Gubernur dan jajarannya yang telah berkesempatan hadir pafa petsidangan klasis  Taniwel tahun 2023. Dan meminta semua pihak untuk tidak berpolemik yang tidak jelas ujungnya, sebab apa yang disampaikan Gubernur itu sudah sangat jelas. "Saya kira tidak ada gunanya membangun opini apalagi diksi yang tidak sesuai fakta.Itu hanya akan membangun substansi yang berdampak kesedihan kebersamaan", tukasnya mengingatkan.

Selain itu terkait hoaks yang berkembang di tahun politik ini, Sekretaris Klasis Taniwel Pendeta J Makatita berharap. Agar seluruh komponenmasyarakat  tidak mudah menyebarkan berita hoaks apalagi kaitkan gereja dengan politik. Gereja pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap pelayanannya untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan di semua lini demi pembangunan masyarakat. Gereja,  akunya tetap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan kebenaran dan keadilan. Serta tidak mengikuti  praktik-praktik tidak benar  yang menyusahkan banyak orang(MB-01)