PJ GUBERNUR SERAHKAN DIPA/TKD KE 11 KABUPATEN/KOTA

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Pemerintah propinsi Maluku yang dipimpin Pj Gubernur Maluku Sadali Ie, pada Selasa (17/12/24) pukul 20.00 WIT. Lakukan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dana alokasi transfer ke daerah lingkup provinsi Maluku tahun anggaran 2025. Kegiatan yang besar itu berlangsung diaula lantai tujuh kantor Gubernur, dihadir Firkopindan. Selain itu para Bupati ataupun yang diwakili dan para OPD propinsinMaluku.

Pejabat Gubernur Maluku Sadali Ie, secara digital menyerahkan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran Dipa. Kepada para kuasa penggunaan anggaran satuan kerja kementerian dan lembaga, sementara itu daftar alokasi transfer ke daerah TKD. Diserahkan kepada 12 kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota di provinsi Maluku. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan alokasi TKD secara nasional oleh bapak Presiden. Kepada seluruh Menteri, Gubernur dan pimpinan lembaga non kementerian.

Yang telah berlangsung pada hari Rabu (10/12/24) di istana Negara, kegiatan ini merupakan awal dari proses pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPRD bersama pemerintah penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD sebelum dimulainya tahun anggaran 2005. Diharapkan program dan kegiatan tahun 2005 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa boleh cepat dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku.

Perkembangan Ekonomi Maluku 2024

Terjaut itu dijelaskan perekonomian Maluku berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) triwulan 3 tahun 2004 mencapai Rp 15. 96 triliun atas harga berlaku dan mencapai Rp9,45 triliun rupiah (atas harga konstan 2010). Di mana Ekonomi Maluku triwulan 3 tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dalam kurung (YoY) yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional 4,9 5% (YoY). Dan menduduki peringkat ke-5 secara nasional.

Realisasi APBN ini di Maluku sampai dengan tahun 3 menunjukkan kinerja yang baik realisasi Pendapatan sebesar Rp.1.7 19,89 miliar atau 69, 57% dari target pendapatan 2004. Sedangkan realisasi belanja yaitu sebesar Rl. 15.192,78 miliar atau 67,58% dari pagu belanja 2004 sampai dengan akhir tahun bulan 3 tahun 2004. Sampai dengan akhir tahun triwulan III tahun 2024, karena kinerja pelaksanaan APBD mengalami penurunan.

Realisasi Pendapatan APBD konsolidasian yang ada di provinsi Maluku sebesar Rp.7.54 triliun atau 52,58% dari kaget pendapatan 2004. Realisasi belanja APBD konsolidasian di provinsi Maluku sebesar Rp. 6,95 atau 47,45% dari paku belanja 2024.

pokok-pokok APBD APBN 2025

APBN 2025 mengusung tema "akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan", membuat belanja Negara tahun 2005 diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penghematan di semua bidang. Serta mengurangi pemborosan, langkah ini diambil dalam rangka menghadapi tantangan tidak menentu. Karena kondisi geopolitik dan ekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian.

Oleh karena itu APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan dengsn tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. APBN juga menjadi instrumen penting dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju dan Indonesia emas tahun 2045. Pada tahun 2025 lokasi anggaran pada provinsi Maluku sebesar rp20.68 triliun, turun kurang lebih 2.09 triliun dari tahun 2004.

Alokasi tersebut terdiri atas transfer ke daerah untuk pemda provinsi dan 11 Pemda Kabupaten sebesar 12.54 triliun meningkat Rp 260 miliar yang terdiri dari DAU, DBH, DAK fisik, DANA DESA dan non fisik. Untuk dana desa dan hibah dari daerah kemudian alokasi DIPA K/L di PLN di provinsi Maluku tahun anggaran 2025 sebesar 8.14 triliun. Untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.

Termasuk di dalamnya anggaran blokir sebesar Rp1. 81 triliun, dengan demikian penyerahan DIPA dan alokasi TKD ini menjadi langkah strategi pemerintah. Dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN di tahun di tahun anggaran 2025.

Kami berharap agar seluruh pimpinan dan kepala daerah di provinsi Maluku dapat mengelola alokasi anggaran secara optimal transparan dan akuntansi tabel. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan penyerahan ini seluruh pimpinan diharapkan dapat segera menindaklanjuti dan menyusun langkah-langkah strategi untuk merealisasikan program-program prioritas sesuai kebutuhan masing-masing.(MB-01)