TPID GELAR RAKOR, JAGA STABILITAS PASOKAN HARGA PANGAN, PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Ambon,MalukuBersatu.Com,– Guna memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Serta pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan sorotan tema. “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Maluku yang Berkelanjutan”, pada Kamis (16/11/2023), bertempat di Swiss Bel Hotel Ambon. Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU, dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah.

Selain itu juga serta para Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal/BUMN/BUMD , TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota serta unsur terkait lainnya. Dalam laporannya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Dr. Achmad Jais Ely, menyampaikan rapat ini terlaksana berkat koordinasi dengan semua pihak terkait. Tujuannya guna memastikan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku.

“Rapat ini juga bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan dan terumuskannya langkah-langkah konkrit dalam rangka pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku.”Ujarnya. Sementara itu Sekda dalam sambutannya menjelaskan, bahwa kondisi inflasi Provinsi Maluku pada Bulan Oktober 2023 tercatat sebesar 0,3% bulan, lebih tinggi dari inflasi nasional 0,17%. “Dan secara Year on Year (YoY) capaian inflasi Maluku pada bulan Oktober sebesar 3,60%, lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56%.

Dibandingkan dengan bulan September 2023 tercatat 3,10% yoy, artinya kondisi inflasi ini bisa terjaga dengan baik. Sadali menyampaikan pada tahun depan Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kota Tual yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). “Ini perlu keseriusan kita agar kondisi inflasi terjaga, jadi yang pasti lebih banyak melakukan implementasi, tidak lagi berteori dan praktik harus didorong, di tahun 2024. Ada beberapa yang menjadi konsen, yang pertama memastikan APBD cukup untuk menangani pasar, subsidi langsung dan aktif melakukan Pemantauan.

Serta evaluasi terkait harga pasar, dan yang terpenting masing-masing Kabupaten/Kota membuat neraca pangan, sehingga dapat mengetahui kondisi bahan pokok. Ia juga menjelaskan ketersediaan jalur distribusi harus aman, terutama menjelang pancaroba, karena dengan demikian inflasi bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi bisa mantap, dan bermuara pada kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Maluku. Untuk Komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Oktober, Jelas Sadali meliputi.

Komponen administrasi harga terutama pada angkutan, untuk itu melalui rapat ini, Ia meminta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota harus pro aktif dalam menjaga distribusi, harga bahan pokok, menjelang Natal dan Tahun Baru.(MB-01)