Wali Kota : Bangun Kantor Baru Tidak Gunakan Dan Pemerintah Gandeng Investor

Ambon,MalukuBersatu.com,–Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena sampaikan terima kasih kepada seluruh warga kota Ambon, Pers dan OPD pada satu tahun kepemimpinan menyatakan. Menyangkut pertanyaan wartawan terkait dengan isyu pembangunan kantor Pemerintah Kota Ambon. "Saya memastikan untuk membangun kantor yang baru itu akan gunakan melalui skema kerja sama dengan investor. Dan bangun Balai Kota dikarenakan tidak layak, tidak mampu tampung ASN", akunya.

Persoalan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi Wakil Wali Kota Ely Toisuta, dalam konferensi pers capaian 17 program prioritas di ruang Vlesingen Balai Kota Ambon, Jumat (20/02/2026). Lanjutnya, pembangunan kantor baru menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi gedung saat ini sudah tidak representatif. Selain daya tampung terbatas, bangunan kerap mengalami kebocoran saat hujan dinilai tidak lagi mencerminkan wajah ibu kota Provinsi Maluku.

“Gedung sudah tidak mampu menampung seluruh pegawai kalau hujan, bocor di sana-sini. Kita butuh kantor yang representatif, baik dari sisi kapasitas maupun estetika, sebagai simbol kota,” ujarnya. Dan di Passo kita miliki ahan 7 Hektare, selain persoalan kelayakan gedung, Pemkot juga menyoroti aset pemerintah berupa lahan seluas 7 hektare di kawasan Passo yang belum dimanfaatkan secara optimal", tuturnya.

Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan perkotaan modern melalui skema Build Operate Transfer (BOT). Dijelaskan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pembangunan kantor baru tidak mungkin dibiayai secara mandiri oleh pemerintah kota. Karena itu, opsi kerja sama dengan investor dipilih sebagai solusi alternatif.

Skemanya, investor akan membangun kawasan terpadu yang mencakup apartemen, hotel, serta fasilitas penunjang lainnya. Investor akan mengelola kawasan itu dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil, sebelum seluruh aset diserahkan kembali menjadi milik pemerintah. Sebagai bagian dari kesepakatan, investor juga bertanggung jawab membangun gedung perkantoran Pemerintah Kota Ambon di lokasi tersebut.

“Tanah kita ada, tapi kita tidak punya cukup anggaran untuk membangun. Maka investor yang bangun dan kelola, dengan perjanjian bagi hasil. Dalam periode tertentu, aset itu kembali menjadi milik pemerintah,” tegasnya. Dan konsep Modern dan berkelanjutan digunakan Pemkot Ambon, konsep kawasan yang dirancang mengusung pembangunan modern dan berkelanjutan. Rencana desain akan mengedepankan penggunaan material ramah lingkungan serta sistem pengelolaan limbah yang baik.

Saat ini, pemerintah kota mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor yang memasuki tahap perencanaan dan desain awal. Meski demikian, seluruh proses tetap akan melalui mekanisme perjanjian resmi dan persetujuan sesuai regulasi yang berlaku. Selain proyek kantor wali kota, Pemkot Ambon juga tengah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur lain di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, kita tidak mungkin membiayai semua pembangunan dari APBD. Karena itu, alternatif pembiayaan dari investor menjadi pilihan realistis,” kata Bodewin. Pemkot berharap seluruh tahapan kerja sama dapat berjalan lancar sehingga pembangunan kantor wali kota baru dan pengembangan kawasan Passo dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari transformasi wajah Kota Ambon.(MB-01)