Afriyanto : KPwBI Maluku Utamakan Transaksi Digitalisasi Pemda & UMKM Perkuat Ekonomi Daerah

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Wartawan media Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Maluku, pada Selasa (28/09/26) berkesempatan mengikuti temu media yang digelar Indonesia (BI). Kegiatan yang berlangsung pada Swiss-Bel-hotel berlangsung penuh kekeluargaan dengan menghadirkan tiga nara sumber yang berasal dari Bank Indonesia. Dimana Dicky R. Afriyanto, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku memberikan materi.

Berkaitan dengan digitalisasi perbankan dan mendorong percepatan transaksi pemerintah daerah. Selain itu juga bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) didorong untuk gunakan Qris, sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut disebutkan, digitalisasi tidak hanya membuat transaksi lebih mudah, cepat, dan aman.

Tetapi lebih dari itu dapat menghasilkan data aktivitas ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan. "Dengan demikian kalau kita bicara soal digital, salah satunya adalah bagaimana transaksi menjadi lebih mudah, praktis, efisien, dan aman. Dan digital telah menjadi salah satu cara transmisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya pada saat sampaikan paparan bagi media yang berjumlah puluhan tersebut.

Lanjut Dicky, digitalisasi pembayaran menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang terus diperkuat BI. Baik melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) maupun elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Afriyanto katakan, implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah telah berjalan di seluruh kabupaten/kota di Maluku serta Pemerintah Provinsi Maluku.

Meski demikian, BI masih melihat adanya daerah yang perlu mempercepat peningkatan kapasitas dan implementasi digitalisasi transaksi. Penguatan tersebut dilakukan melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan BI mendorong agar digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan kanal pembayaran digital,.

Tetapi mampu membangun ekosistem transaksi yang menghasilkan pencatatan ekonomi secara lebih baik. Dan salah satu manfaat penting digitalisasi bagi UMKM adalah terbentuknya rekam jejak transaksi. Selama ini, keterbatasan pencatatan keuangan menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM ketika mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Ketika UMKM sudah digital, kita bisa mengetahui pencatatan keuangannya seperti apa, pendapatannya seperti apa. Dengan data itu, lembaga keuangan bisa melihat profil risiko masing-masing pelaku usaha," ujarnya. Dikarenakan, ketersediaan data transaksi dapat membantu lembaga keuangan memperoleh gambaran mengenai aktivitas usaha calon debitur.

Ketika ada data, lembaga keuangan juga lebih mudah dan lebih cepat dalam menyalurkan pembiayaan," katanya. Untuk itu, BI terus mendorong edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar semakin terbiasa menggunakan transaksi digital. Sekaligus melakukan pencatatan aktivitas usaha secara lebih tertib. Selain ETPD, QRIS menjadi salah satu instrumen yang terus didorong BI untuk memperluas transaksi nontunai di masyarakat.

Digitalisasi pembayaran dinilai dapat memberikan kemudahan bagi konsumen sekaligus membantu pelaku usaha mencatat transaksi secara lebih sistematis. Semakin banyak transaksi yang tercatat secara digital, semakin besar pula data yang tersedia untuk membaca perkembangan aktivitas ekonomi. Namun, Dicky menekankan bahwa perluasan transaksi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan konsumen.

"Kita juga mendorong edukasi terkait perlindungan konsumen. Bagaimana kita memastikan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas," ujarnya. Edukasi tersebut mencakup pemahaman mengenai manfaat layanan keuangan digital sekaligus risiko dan berbagai modus kejahatan digital yang perlu diwaspadai masyarakat. Upaya digitalisasi daerah di Maluku juga mendapat apresiasi dalam evaluasi dan apresiasi TP2DD yang digelar pada 24 September 2026.

Dimana Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tercatat memperoleh apresiasi sebagai salah satu daerah terbaik dalam implementasi TP2DD untuk wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. Sementara itu, Provinsi Maluku meraih peringkat ketiga sebagai provinsi terbaik dalam implementasi TP2DD untuk wilayah Sulampapua.

Beliau jelaskan, capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat implementasi digitalisasi transaksi. Dan BI, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya agar digitalisasi mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian.

"Harapannya, digitalisasi bukan membuat transaksi lebih praktis dan aman, namun menjadi bagian memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah," Tutupnya.(MB-01)