Dinas Kelautan & Perikanan Terus Berbenah Di Seluruh Kabupaten/Kota Demi Kesejahteraan Masyarakat

Ambon,MalukuBersatu.Com,- Kepada media ini Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Muhamad Latuconsina menyatakan pada Selasa (02/07/24). Pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang di tangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku. Tahun 2024 ini telah memasuki tahap terakhir untuk pembangunan zona laut. Dimana pekerjaannya mulai dilaksanakan akhir April dan akan berakhir pada Desember 2024 dengan tiga item pekerjaan.

Masing-masing item yang dikerjakan itu antara lain Plat dermaga, Dermaga lengkap dan Cass way (Penghubungan antara darat dengan laut). Hal itu disampaikan Latuconsina selain Sekdis Kelautan dan Perikanan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek PPP Dobo. yang juga Sekretaris DKP Provinsi Maluku, M.S. Latuconsina, S.Pi. M.Si di Ambon, Selasa.

Lebih lanjut sekretaris dinas Kelautan dan Perikanan yang sangat akrab dengan pers itu menambahkan. pembangunan PPP di Dobo terlihat sangat baik karena mendukung program Penangkapan Ikan Terukur. (PIT). Di mana PPP Dobo menjadi salah satu pelabuhan pangkalan PIT, dari empat pelabuhan pengkalan PIT yang ada di Provinsi Maluku.

Hingga dipastikan pembangunan PPP untuk zona laut selesai tahun 2024, namun demikian harus di dukung juga dengan pembangunan zona darat berupa sarana prasarana (sapras).pendukung dan sarpras fungsional.Sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung seperti pabrik es, kolstor dan SPDN (BBM nelayan), sementara sarpras fungsional seperti ruang pertemuan nelayan, perbengkelan, pertokoan dan lain-lain.

“Jadi untuk pembangunan zona darat masih dalam tahap rencana dan kami akan meminta bantuan anggara dari Pempus,” kata Latuconsina. Dikarenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PPP Dobo tahun 2023 cukup besar yaitu Rp 13 M dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 3 M.Dari nilai PNBP itu, sebanyak 80 persen harus diserahkan kepada Provinsi Maluku oleh Pempus dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun, hingga berita ini diturunkan DBH sektor kelautan dan perikanan tersebut belum juga dinikmati oleh Pemprov Maluku, walaupun sudah dilakukan permintaan.“Jadi 80 persen DBH itu akan di bagi kepada Kabupaten Penghasil sebanyak 20 persen dan sisanya akan di bagi kepada 10 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku,” jelasnya.Dikatakan, pekerjaan PPP di Dobo selama ini lancer-lancar saja dan diharapkan pekerjaannya cepat selesai sehingga dapat difungsikan, agar target PAD dapat tercapai dengan baik.

PAD yang ditarik dari PPP Dobo dihitung saat kapal sandar di pelabuhan, sementara objek tambat labuh di hitung berdasarkan ukuran kapal (Gross Tone/GT) dan lama berlabuh.Kapal dengan GT besar bayarnya besar sementara nilai lama labuh dihitung berdasarkan ukuran kapal x nilai rupiah x lama labuh.Untuk diketahui bahwa pekerjaan PPP Dobo tersebut panjangnya 30 meter dan lebar 8 meter.

Pekerjaanya mulai tahun 2022 dengan anggaran PAD DAK kurang lebih Rp 5 M, tahun 2023 kurang lebih Rp 9 M dan untuk tahun 2024 ini juga sekitar Rp 9 M.“Tidak sebanding antara biaya pembangunan dermaga tersebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pertahun, namun demikian yang terpenting adalah multy effek dari pembangunan dermaga tersebut,” ucap Latuconsina.Jumlah kapal perikanan yang masuk di PPP Dobo sebanyak 1000 lebih kapal dan semua kapal perikanan yang beroperasi di WPP 718 di Laut Aru dan sekitarnya semuanya sandar di PPP Dobo.(MB-01)