Dinas P3A-Skala Libatkan FPM Bangun Pemberdayaan Perempuan, Anak & Kelompok Rentan

Ambon,MalukuBersatu Com,- Skala hari ini Kamis (27/06/24) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin Husen Mandati. Mengelar workshop "Penguatan Forum Puspa Manise Maluku sebagai mitra pembangunan pemerintah" berlangsung di hotel Kamari. SheflianeToumahus dari Skala dalam sambutannya menyatakan. Skala sangat berterima kasih untuk waktu yang diberikan dikegiatan yang boleh berlangsung hari ini.

Saya mohon maaf karena pimpinan Skala tidak sempat hadir sedang diluar daerah, untuk turut mengawal program Skala dengan pemerintah propinsi Maluku terkait berbagai rancangan yang sudah dibuat untuk satu tahun kedepan. Sebutnya Skala akan berada di Maluku sampai tahun 2030, dan miliki tiga tujuan, pertama pemerintah pusat yang kuat dalam mengembangkan kebijakan di daerah untuk memperkuat layanan dasar didaerah Maluku

Kedua, daerah yang mampu untuk melaksanakan layanan dasar bagi masyarakatnya. Ketiga, partisipasi dan representasi dari kelompok perempuan penyandang disabilitas, hingga dikegiatan hari ini capaian Skala ada tiga yaitu. Partisipasi, pengaruh dan representasi tapi semuanya mesti bermakna, hingga yang Skala lagi jalankan yaitu capaian yang ketiga dan mesti libatkan jaringan masyarakat sosial (JMS).

Lanjutnya, Skala sudah buat dua kegiatan satunya dibulan Maret, libatkan anggota Puspa dari situ diiidentifikasi ternyata ada "forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak" (Puspa Manise). Yang terbentuk oleh SK Gubernur dimana dalam forum tersebut sudah terlibat berbagai unsur didalamnya. Itu sangat tepat sebab Skala sadari Pemda tidak bisa bekerja sendiri perlu ada jaringan masyarakat sipil.

Hingga terjalinlah kolaborasi, karena bukan hanya di pemerintah kita juga lihat lainnya untuk perkuat Skala dan Pemda Maluku. Untuk itu melalui Dinas P3A, kita perkuat forum Puspa lakukan advokasi kebutuhan perempuan anak lewat workshop agar peran kita dapat bermakna. Baik itu dalam penganggaran, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Jadi mudah-mudahan ini bukan projek dan mudah mudahan Skala tidak berhenti ditahun 2030.

Mesti terus berlanjut dioperasional pemerintah hingga tiap tahun harus berjalan sebagaimana yang kita semua inginkan. Sementara itu kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Husen Mandati dalam sambutannya menuturkan. Terimakasih buat kehadiran para undangan didalamnya ada berbagai nara sumber, Plt kadis sosial, Plt Kadis P3A Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur). Ketua forum Puspa Manise Vivi Marantika para organisasi perempuan provinsi Maluku serta peserta workshop..

Selain itu Skala yang benar-benar-benar kami banggakan, mengawali sambutan saya mengajak kita bersyukur acara workshop forum puspa manise boleh berlangsung. Sebagai mitra pemerintah Skala telah buat sebuah gerakan sangat berarti bersama pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan perbaikan dan percepatan Pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Lanjutnya, dari kegiatan itu maka kedepan tercipta rencana aksi yang mengedepankan tiga pilar transparasi, partisipasi dan informasi. Yang mana kita berikan ruang bagi jaringan masyarakat sipil bekerja pada akar rumput. Untuk mengisi pembangunan didaerah sehingga masukan dari masyarakat akan berikan dampak pada layanan kelompok rentan. Karena berkaitan dengan peraturan Menteri P3A RI tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak Indonesia.

Dari kegiatan besar ini saya harapkan peserta workshop dapat bekerjasama meningkatkan kwalitas hidup perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya. Sembari tambahkan persoalan perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan tanggungjawab semua pihak. Jadi perlu bangun koordinasi dan sinergitas serta dukungan dari seluruh masyarakat.

Dengan demikian Dinas PPPA dan Skala telah memasuki periode bersama keputusan Gubernur Maluku menyangkut kepengurusan forum Puspa. "Keberadaan forum Puspa sangat dirasakan manfaatnya bagi kami, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara langsung terhadap perempuan dan anak maupun layanan perempuan diantaranya anak putus sekolah prostitusi dan lain", tuturnya.

Sebutnya lagi, keputusan Gubernur, Puspa salah satu yang meneruskan kebijakan terkait dengan keserataan gender. Serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan. melalui workshop. Hingga sebagai wadah meningkatkan pengetahuan pengurus tentang peran dan fungsinya dengan JMS. Dalam proses pembangunan daerah untuk menyusun program kerja.

"Dikesempatan ini kita akan belajar dari kabupaten Trenggalek Jawa Timur yang berkaitan dengan perempuan dan anak juga kelompok rentan. Untuk itu diharapkan peserta dapat ikut dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pembangunan Maluku", harap kadis. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Skala yang telah memfasilitasi workshop libatkan forum Puspa berasal dari berbagai unsur.Akhinya acara dibuka dengan pemukulan tifa.(MB-01)