GUB : BERSYUKUR PAD 2022 MELEBIHI TARGET, 2023 DIINSTRUKSIKAN KENDARAAN PLAT MERAH BAYAR PIUTANG

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Bapenda) hari ini Rabu (29/03/23) mengelar Forum OPD. Asisten III bidang kesejahteraan Habiba Saimima hadir mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail. Habiba sebelum menyampaikan sambutan terlebih dahulu mintakan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkahnya maka pada hari ini kita semua dapat mengikuti organisasi perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2023 dalam keadaan baik.

Lanjutnya, atas nama pemerintoah daerah provinsi Maluku Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum OPD, ini sebagai wujud komitmen untuk berkolaborasi, bersinegri, berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi, penguatan SDM dan konektisifitas untuk peningkatan Pendapatan asli daerah yang berkualitas di masing-masing Kabupaten/kota. Dengan adanya daya saing antar daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hal terbaik bagi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya peningkatan ekonomi dengan cara meningkatkan kualitas diri, mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Menciptakan usaha kreatif pada usaha kecil dan menengah meningkatkan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, sebagai badan yang memiliki tugas utama dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengacu pada undang undang nomor 28 tahun 2009 .

Tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan implementasi pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusatdan daerah. Maka untuk memberikan penguatan pada proses perencanaan daerah dari aspek peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan adanya sinergitas. Yang dapat menghimpun perangkat daerah lain yang memiliki tugas utama dalam mengelola Pendapat daerah melalui objek pajak dan retribusi. Kedua, perhatikan dinamika ekonomi dunia yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi lokal di Maluku dan kabupaten/kota.

Dengan demikian implementasi tugas Badan Pendapatan Daerah dalam mendorong peningkatan pendapatan Asli Daerah untuk mencapai target setiap tahun sangat berat. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat atau inovasi yang dilakukan dengan memperkuat sistem regulasi didaerah. Sebab kemampuan fiskal yang rendah di kabupaten kota harus ditingkatkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. M elalui optimalisasi seluruh potensi pajak dan Retribusi. Ketiga wujud optimalisasi peningkatan PAD Maluku pada tahun 2023 dalam bentuk kerjasama antar instansi pada aspek retribusi dan pajak telah dilakukan dengan baik.

Hingga menghasilkan pendapatan asli daerah yang maksimal dari target 672,43 M telah terealisasi PAD pada bulan Desember tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 16,5% dari tahun 2021. Capaian ini berkat kerja keras semua pihak dari aspek pajak teman-teman tim Samsat, Bapeda, kepolisian lalu lintas, Jasa Raharja dan Bank Maluku. Kemudian dari aspek retribusi terdapat 26 UPTD yang bergabung juga 3 perusahaan daerah yaitu Panca Karya, Bank Maluku dan Dok Wayame memberikan kontribusi yang terbaik.

Keempat, Masih banyak peluang PAD yang belum digali seperti pajak kendaraan bermotor plat merah baik di provinsi Maluku maupun di kabupaten/kota. Saya sudah menginstruksikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk segera melakukan koordinasi dengan OPD provinsi dan kabupaten/kota. Setiap Bupati Walikota untuk tahun 2023 ini menjadi tahun pembayaran piutang kendaraan bermotor plat merah. Mendorong setiap investasi yang akan bereksploitasi sumber daya alam di Maluku harus dapat melunasi pajak air permukaan.

Yang diharapkan akan mampu memberikan nilai tambah terhadap kewenangannya dalam mengelola potensi sumber daya alamnya. Oleh karena itu kita harus bergerak dengan irama yang sama dalam rangka mewujudkan misi pembangun Maluku. Yang mana dapat keluar dari lingkaran kemiskinan agar dapat sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia. Kita melihat dan merasakan geliat pembangunan semakin terwujud walaupun dalam kondisi baru selesai pandemi dan krisis ekonomi internasional.

Dan ketersediaan dana pembangunan yang terbatas, namun tidak mempengaruhi semangat kita hal itu terlihat dari indikator makro Pembangunan seperti inflasi 3,75%. indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku pada tribulan keempat tahun 2023 menunjukkan angka 5,2%. Ini berarti kita harus bekerja lebih keras untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Maluku tercinta. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, dan saya membuka kegiatan ini dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu panitia penyelenggara dalam hal ini Sekretaris Bapenda menambahkan, kegiatan ini terlaksana berdasarkan dasar hukum adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014. Tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah. Ada lagi undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan forum OPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mengusung tema.

“pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi, penguatan sumber daya manusia dan konektivitas untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang berkualitas”.Rapat forum ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan serta langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari para narasumber. Serta melihat masalah-masalah yang terjadi di kabupaten/kota se Provinsi Maluku dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Peserta kegiatan ini kurang lebih 80 orang yang berasal dari Kepala Badan Pendapatan Dana Daerah Provinsi Maluku, Kepala UPTD Provinsi Maluku dan Kepala UPTD Retribusi Lingkup Provinsi Maluku.

Dan kepala OPD pemungut retribusi lingkup provinsi Maluku. Sedangkan Nara Sumber yang Hadir pada kegiatan in8 masing-masing Hadi Basalzmah selaku ketua tim TGPP Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku. Kedua Kepala Bappeda Yang Diwakili Oleh Sekretaris Badan Bapak Yani Sukur yang ketiga Bapak Budi Rinaldi MSI selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal keuangan daerah Kemendagri. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu (29/03/23) bertempat di ballroom Hotel Marina Ambon, pembiayaan kegiatan ini berasal dari PDA Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2023.(MB-01)