Gub : Sebagai PPK, Memiliki Kewenangan & Diskresi untuk Ambil Keputusan Sesuai Ketentuannya

Ambon,MalukuBersatu.Com,-"Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, selesai melantik pejabat eselon II Pemerintah Propinsi Maluku kepada pers mengutarakan. Pejabat yang dipilih dalam tim pemerintahan merupakan figur terbaik. Saya berharap mereka bekerja dengan baik, bisa berkolaborasi secara internal maupun eksternal. Dan pelantikan ini merupakan hak penuh dari saya sebagai ” ujar Gubernur kepada puluhan wartawan.

Lanjutnya siapapun dia harus hilangkan ego sektoral di lingkungan pemerintahan propinsi Maluku, karena hal tersebut dapat menghambat kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah. “Saya tekankan tidak boleh ada ego sektoral, karena itu mengganggu kolaborasi dan sinergi. Tim yang telah dilantik harus mampu membantu gubernur dan wakil gubernur dalam mewujudkan visi pemerintahan Lawamena,” tegasnya.

Dalam momentum satu tahun kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Lewerissa menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Maluku. Beberapa indikator makro menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi Maluku yang berada di atas rata-rata nasional, penurunan angka stunting.

Inflasi yang relatif terkendali meskipun terjadi fluktuasi, selain itu kami berhasil mengurangi angka pengangguran. Ada lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku mengalami peningkatan. Capaian lainnya adalah Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berada di zona hijau, setelah sebelumnya bertahun-tahun berada di zona merah. Diakui memang masih ada banyak belum kita capai dan banyak kekurangan harus diperbaiki.

"Kami berjanji akan terus bekerja keras dan pencapaian target pembangunan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, tidak dapat bekerja sendiri tanpa kolaborasi semua pihak. Sembari sebut evaluasi pejabat, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dirinya memiliki kewenangan dan diskresi untuk melakukan evaluasi. Serta mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku" ungkap Gubernur yang penuh akrab dengan pers.

"Dilanjutkan, aturan itu ada, sebagai pejabat pembina kepegawaian, Gubernur miliki diskresi untuk melakukan evaluasi dan mengambil keputusan jika itu diperlukan,” tandasnya. Dirinya berharap dengan telah dilantiknya pimpinan OPD, mereka dapat bekerja sebaik mungkin semuanya untuk Maluku pung bae.(MB-01)