IMM Cabang Ambon Dukung Kuasa Hukum Walikota Ambon.Buat LP

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon secara terbuka mengkritik sikap M. Saleh Souwakil. dalam hal merespons pelaporan yang di layangkan Oleh kuasa Hukum Walikota Ambon terhadap Mujahidun Buano dan Osama Rumbou. Ke Ditreskrimsus Polda Maluku dengan narasi perlawanan dan rencana aksi demonstrasi. Fungsionaris IMM Cabang Ambon, Saleh Loilatu, menilai langkah yang ditempuh M. Saleh Souwakil

Dengan atasnamakan IMM Itu adalah langkah yang tidak mencermingkan seorang pemimpin dan reaksi emosional yang tidak proporsional. Dan itu akan berpotensi menurunkan marwah IMM sebagai organisasi kader intelektual. “IMM Maluku Adalah Organisasi Besar, untuk itu setiap apa yang si suarakan harus dikaji secara baik bukan mau iko isi kapala sandiri. Kita tentu hargai menyempaikan pendapat di hadapan umum baik secara lisan maupun Non Lisan.

Tetapi Tidak serta menfonis seseorang Itu bersalah tampa kejian dan data yang jelas apalagi menfonis orang hanya persoalan reaksi emosional secara person. Menangapi pelaporan terkait dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Terhadap Walikota Ambon Bodewin Wattimena di grup WhatsApp “Politik Maluku” telah tercatat resmi dalam STTP Nomor STTP/11/I/2026/Ditreskrimsus.

Bagi IMM Cabang Ambon, fakta tersebut menegaskan bahwa perkara ini berada dalam ranah hukum, bukan medan balas pantun apalagi sampai Ikut menyeret IMM dalam persoalan ini. Untuk itu IMM Cabang Ambon tetap dukung langkah hukum dari Kuasa Hukum Walikota Ambon. IMM Cabang Ambon bantah klaim M. Saleh Souwakil mengenai konsolidasi seluruh kader IMM se-Maluku untuk turun aksi.

Saleh Loilatu menegaskan, apa yang dibuat tidak memiliki dasar struktural dan mencederai etika kepemimpinan organisasi. “Jangan mengatasnamakan seluruh IMM Maluku untuk keputusan sepihak. IMM Cabang Ambon tidak pernah menyepakati aksi dan menolak keras organisasi dijadikan tameng atas kegagalan membaca persoalan secara jernih,” katanya. Lanjutya, kecenderungan DPD IMM Maluku menjadikan aksi jalanan sebagai respons awal menunjukkan kemiskinan strategi intelektual.

Dan kegagalan membedakan antara pembelaan kader dengan politisasi kasus. IMM Cabang Ambon menegaskan sikapnya untuk tetap menjaga IMM sebagai gerakan ilmu, etika, dan tanggung jawab publik. Kritik terhadap pejabat publik, harus disampaikan berbasis data, argumentatif dan siap diuji bukan dilindungi oleh kerumunan. “Kami tidak anti-kritik dan tidak anti-kader yang kami tolak adalah kepemimpinan jadikan organisasi sebagai perisai kepanikan,” katanya.

IMM Cabang Ambon menyerukan agar DPD IMM Maluku di bawah kepemimpinan M. Saleh Souwakil menghentikan eskalasi narasi aksi dan kembali pada watak dasar IMM sebagai gerakan intelektual. “Demokrasi tidak membutuhkan pengeras suara ia membutuhkan keberanian untuk diuji.”Tutur Souwokil