KATAYANE : RAKOR BPPD SERIUS BICARAKAN 3T UNTUK DAPAT PERHATIAN PUSAT

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Selesai acara pembukaan Rakor Badan Pengelola Perbatasan Daerah sePropinsi Maluku pada Rabu (15/03/23) Kepala BPPD, David Katayane saat dimintai komentar kepada pers menyatakan. Ini merupakan kegiatan rapat forum OPD organisasi perangkat daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah se Provinsi Maluku. Dimana untuk mengetahui Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, memiliki 4 kabupaten 3T yaitu. Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Tenggara dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Lanjutnya, terkait kegiatan saat ini tema yang diusung "pemanfaatan daya saing kawasan perbatasan provinsi Maluku melalui peningkatan ekonomi, sumber daya manusia dan konektivitas". Sedangkan untuk sub temanya "optimalisasi koordinasi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan negara tahun 2024 di Provinsi Maluku". Jadi pada forum kali ini ada beberapa isu strategi yang sangat mendasar yang ingin dibahas terhadap kondisi yang ada diwilayah Perbatasan yaitu kemiskinan, konektivitas dan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana dasar maupun pengembangan sumber daya manusia yang ada disana juga inflasi.

Sebutnya, kita sama-sama mengetahui bahwa keempat kabupaten yang ada didaerah perbatasan sangat terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana, ekonomi dan keamanan. Hingga dalam forum OPD ini kami akan berupaya membuat suatu rekomendasi kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan propinsi Maluku yang merupakan wilayah perbatasannya laut. Selama ini pemerintah pusat lebih memperhatikan dan melakukan program kegiatan pada propinsi-propinsi yang mempunyai wilayah perbatasan darat contoh seperti di Kalimantan dan lainya.

Disana banyak pos-pos lintas batas negara yang dibangun sedangkan di Maluku sendiri Pemerintah pusat belum menyentuh. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini isu-isu strategis yang tadi disampaikan para narasumber dimana para narasumber terdiri dari Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah. Kasubdit Batas Wilayah Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Kepala Bappeda Provinsi Maluku dan saya sendiri, Kepala BPPD Provinsi Maluku. Diharapkan dengan partisipasi dari semua pemangku kepentingan baik melalui Badan Pengelola Perbatasan maupun OPD-OPD teknis yang ada di Propinsi Maluku maupun kabupaten kota.

Kami dapat meramu suatu kebutuhan yang berarti buat disampakan kepada pemerintah pusat bagaimana mengelola atau mengembangkan kawasan perbatasan Provinsi Maluku kedepan. Dan ini akan diusulkan untuk rencana Anggaran Tahun 2024 itu yang menjadi topik dan usulan yang nantinya lahirlah di forum OPD saat ini.Sebutnya lagi dari kegiatan ini kami akan menggali semua informasi dari teman-teman dari kabupaten dengan data-data tentang kebutuhan apa saja yang ada di sana. Lalu kami akan bahas, dalam kesempatan ini juga kami juga mengundang dari PLN telekomunikasi dan yang lain untuk bisa mendapatkan permasalahan yang contoh kami akan bangun infrastruktur komunikasi tapi kalau PLN tidak maka percuma. Begitu juga dengan koniktifitas kalau dari berhubungan tidak perhatikan sarana antara pulau -pulau tersebut maka keterbatasan dalam segala segi kehidupan terus berlangsung di daerah 3T. Jadi kami akan memintakan semua informasi mengenai data-data tentang kebutuhan apa yang ada di sana itu kita akan bahas.

Begitu juga dengan koniktifitas kalau berhubungan tidak betul betul melihat koniktifitas antara pulau-pulau terluar maka kasihanlah basudara kita yang tinggal di daerah perbatasan. Dari waktu ke waktu akan alami keterbatasan dalam berbagai segi kehidupan. Maka untuk itulah diforum ini kami akan nenar-benar serius membahas yang menjadi prioritas dalam Rakor untuk direkomendasikan ke Pemetintah Pusat.(MB-01)