Lewerisa Minta Ditunda Pembayaran Dana SMI Ratusan Milyar Tiap Bulan

Ambon, MalukuBersatu. Com, - Setelah menjabat sebagai Gubernur terlilih, Provinsi (Pemprov) Hendrik Lewerissa telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan RI. Terkait dengan pembayaran hutang dana SMI, agar bisa Ditunda jadwal pembayaran hutang pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dikarenakan pihaknya baru saja duduk pen gantikan pimpinan yang lama. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di sela-sela tatap muka bersama Bupati dan Walikota se-Maluku.

Pada kegiatan retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang, Jawa Tengah. Lebih lanjut sesuai infirmasi yang didapatkan media ini, Hendrik mengaku merasa berat soal pembayaran hutang SMI. Sebab, dalam setahun senilai ratusan miliar. Sementara perbulan pihaknya harus belasan miliar keperluan lainnya. ”Satu tahun itu harus 137 miliar, satu bulan itu 11 miliar. Jadi memang berat sekali”ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku setengah mati membayar hutang SMI, sehingga ia meminta reschedule dari Kemenkeu.“Selesai pelantikan di Istana kemarin beta (saya) hadiri undangan resmi ke Kementerian Keuangan minta reschedule pembayaran hutang SMI,” katanya. Ia menyampaikan bahwa pembayaran hutang SMI kalau bisa di jadwalkan ulang hingga tahun 2027.Sebab, Hendrik mengaku setengah mati dalam pembayaran hutang tersebut yang lumayan besar kalau dibayar perbulan atau pertahun.

“Kalau bisa di perlu nanti katong (kita) bayar tahun 2026 saja, kalau bisa 2027 juga jauh lebih bagus lagi, ” ujarnya.“Karena memang beta harus akui kalau katong setengah mati, sambungnya.Seperti diketahui, Pemprov Maluku dimasa kepemimpinan Murad Ismail telah melakukan pinjaman dana dari pihak ketiga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang nilainya fantastis mencapai Rp 700 Miliar.

Pinjaman dana senilai Rp 700 miliar, dari PT SMI untuk pemulihan ekonomi pasca Covid 19. Namun mirisnya, pinjaman ini tanpa melalui persetujuan DPRD Maluku. Besar dana pinjaman tersebut dan tanpa persetujuan DPRD Maluku dinilai telah memberikan pil pahit terhadap pemerintahan baru yakni Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. (MB-01)