Penandatanganan Nota Kesepahaman Kolaborasi Satu Data Indonesia Dihadiri Sekjen APPSI

Jakarta,MalukuBersatu.Com,- Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Hendrik Lewerissa. Menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Dalam rangka Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Mendukung Pembangunan Pusat dan Daerah yang berlangsung Senin (26/01/2026) diruang rapat DH 1-5 di Jakarta.

Tepatnya pada Kementrian PPN/Bappenas yang mana kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Penandatanganan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional agar lebih terpadu, akurat, dan berkelanjutan. Serta mendorong sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan Surat Edaran Bersama Penyelenggara Informasi Geospasial, penandatanganan Nota Kesepahaman. Dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kolaborasi Satu Data Indonesia yang melibatkan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah. Kolaborasi Satu Data Indonesia bertujuan untuk menyatukan standar data, metadata, interoperabilitas.

Serta mekanisme berbagi data antari instansi guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data. Kehadiran Hendrik Lewerissa dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal APPSI menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Untuk mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia serta memperkuat peran daerah dalam penyediaan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi.

Program Satu Data Indonesia merupakan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Guna mewujudkan perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang lebih sinkron, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Nasional, di antaranya.

Menteri Koperasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri PANRB, Wakil Menteri Dalam Negeri, Duta Arsip, perwakilan Badan Legislasi DPR RI, serta Kepala BRIN dan Para Kepala Daerah. (B-01))