Pertemuan DPD RI, Gubernur Sampaikan Oemberusn Negara Tidak Merata & Dana SMI Dilunasi 2027

Ambon, MalukuBersatu. Com,-Hari ini Senin (25/08/25) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lakukan kunjungan kerja ke Maluku. Dan bertatap muka dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa bersama seluruh Firkipindan da OPD. Tujuannya untuk membahas berbagai isu strategis terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Hadirnya komisi IV DPD RI itu dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta. Dari pantauan media ini rombongan DPD RI kurang lebih belasan orang. Pertemuan berlangsung kurang lebihbtiha jam di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku. Mengawali pertemuan Lewerissa menyampaikan sejumlah persoalan fundamental yang dihadapi Provinsi Maluku.

Yang menjadi perhatian pemerintah Propinsi untuk dibahas antara lain regulasi sektor perikanan, pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ada lagi tekanan fiskal akibat pembayaran utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta kebutuhan anggaran tambahan untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu Gubernur menyoroti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang batasi kewenangan daerah dalam menarik retribusi perikanan di bawah 12 mil laut.Orang nomor satu di Pemerintah Propinsi itu sebut, Maluku sebagai salah satu penghasil terbesar sumber daya perikanan nasional. Seharusnya mendapatkan pembagian PNBP yang lebih adil.

“mesti jujur pembagian negara tidak merata, belum adil, harusnya ada keberpihakan agar daerah penghasil juga mendapat porsi adil,” tegas Gubernur.Selanjuynya, Lewerissa meminta kelonggaran terkait pembayaran utang kepada PT SMI yang terus membebani fiskal daerah. Kami bukan minta tidak dibayar tetapi kami minta Ia berkomitmen untuk melunasi kewajiban tersebut hingga tahun 2027.

Hingga kami mohon agar tidak ada lagi pemotongan anggaran setiap tahun. Dijelaskan setiap tahun harus potong sekitar Rp100 miliar lebih tolong jangan lagi dipotong, beri kelonggaran kami pastikan di 2027 dilunasil",;tandasnya. Gubernur juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK, mengingat kebutuhan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan terus meningkat.

Ia berharap DPD RI dapat membawa aspirasi Maluku ini ke pusat. Mensikapi apa yang dimintakan Gubernur, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung menyatakan, akan memastikan semua aspirasi yang disampaikan.Menjadi prioritaskan dalam agenda rapat DPD bersama mitra kerja kementerian dan lembaga di Jakarta nanti.

“Insya Allah, semua yang disampaikan Pak Gubernur, saya instruksikan agar teman-teman DPD memprioritaskan aspirasi Maluku,” ujar Tamsil. Lanjutnya, akan turut menekankan pentingnya sinergi antara empat senator DPD asal Maluku agar dapat menjadi jembatan aspirasi yang kuat bagi daerah.Disarankan agar Gubernur mengundang PT SMI dalam audiensi bersama Komite IV untuk mencari solusi terkait beban fiskal daerah.( MB-01)