Raker Komisi IV, Saadiah Dorong Pemerintah Perkuat Hilirisasi Perikanan & Stabilitas Pasokan Ikan

Jakarta, MalukuBersatu. Com, -Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti perlunya penguatan hilirisasi sektor perikanan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam pertemuan ini, ia mintakan pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih optimal. Guna mendukung industrialisasi dan stabilitas pasokan ikan nasional. Srikandi Muku itu menyoroti kelangkaan ikan di beberapa daerah.

Termasuk didalamnya Kota Ambon dan Makassar yang seharusnya menjadi lumbung ikan nasional. "Dari data KKP, produksi ikan Januari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 3,06 juta ton. Namun, beberapa kota seperti Makassar, Ambon, Palembang, dan Surabaya berpotensi mengalami kekurangan pasokan ini anomali yang perlu dijelaskan," ujar Saadiah. Dirinya menegaskan pemerintah perlu memperkuat konsep Giant Cold Storage. Agar rantai pasok perikanan lebih stabil dan distribusi ikan merata ke seluruh wilayah.

"Hilirisasi hasil perikanan harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita kelima, yaitu industrialisasi sumber daya alam. Ini kesempatan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan," tambahnya. Anggota Banggar DPR ini juga mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Terkait pelanggaran pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

"KKP telah menetapkan sanksi administratif bagi pelaku pagar laut ilegal dengan nilai denda Rp48 miliar. Namun, apakah sanksi ini cukup memberikan efek jera? Apakah ada kebijakan baru untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan?" tanyanya.Terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), ia juga ungkapkan persoalan ini berkorelasi langsung dengan potensi kelangkaan pasokan ikan.

"Dalam alokasi perlindungan sosial, subsidi BBM nelayan mencapai 19,41 juta kiloliter. Bagaimana KKP berkoordinasi dengan Pertamina agar nelayan benar-benar mendapatkan akses BBM bersubsidi?" tegasnya. Legislator dapil Maluku meminta KKP menjelaskan keterlibatannya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp71 triliun. "Bagaimana pola pengaturan dan tata kelola pasokan ikan untuk program ini? Dari mana sumber ikannya, bagaimana pembiayaan dan mekanisme distribusinya?" ujarnya.

, Saadiah Uluputti sebelum. Mengakhiri pembicaraan menegaskan, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. "Kami ingin memastikan pemerintah tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga distribusi dan hilirisasi. Ini penting agar nelayan sejahtera dan masyarakat mendapatkan akses pangan bergizi dengan harga stabil," tutup Saadiah Uluputty.(MB-01)