Bapeda Gelar : FKP Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2027

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Pemerintah Propinsi Maluku, melalui Bapeda pada Kamis (11/02/26) mengelar forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah provinsi Maluku tahun 2027 (RKPD). Kegiatannya merujuk pada undang-undang perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri. Tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi penggunaan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

Serta tata cara perubahan RPJMD dan RKPD tahun 2007 yang merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD provinsi Maluku untuk tahun 2025-29. Yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, dengan visi transformasi manajemen Maluku yang maju adil dan sejahtera menuju Indonesia emas tahun 2045. Sekda katakan di kegiatan besar ini kita menentukan, berpikir jauh di ke depan yang mana kita tidak sedang membangun dalam periode 5 tahun.

Dan kita juga sedang membangun pondasi bagi Maluku menuju 20 tahun ke depan. "Lanjutnya triwulan tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh atas rata-rata nasional sebesar 5,44% (nasional 5,39%). Sedangkan tingkat kemiskinan alami penurunan dari 15,78% di tahun 2024 menjadi 15,24 persen tahun 2025. Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Maluku tahun 2025 mencapai 74.09 meningkat 0.69 poin dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya", tuturnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama perencanaan pembangunan tahun 2027 harus tetap memperhatikan peningkatan daya saing. Pertumbuhan ekonomi pengembangan SDM dan konteks konektivitas. Kedua dengan memperhatikan fiskal transfer ke daerah yang berkurang pada perencanaan dan pelaksanaan program. Maka harus lebih efisien inovatif dan berorientasi pada hasil.

Ketiga, perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi dengan program nasional. Keempat pembangunan kemitraan dengan BUMD BUMD dan swasta guna menciptakan dana CRS untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Forum ini bukan sekedar rutinitas melainkan bagian dari ikhtiar besar kita membangun Maluku secara bersama transparan dan inklusif.

Karena kita patut sadari pembangunan sejati hanya bisa terwujud ketika seluruh elemen masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Tidak berjalan secara parsial atau sektoral dan diperlukan sinergi antara level pemerintah, perangkat daerah dan kolaborasi lintas sektor serta kemitraan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menjadikan forum konsultasi publik ini sebagai ruang dialog yang terbuka.

Dan produktif terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas masukkan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Demi penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2007 agar kebijakan program yang diusul benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat. Dan dengan semangat kerja keras Inovasi dan kolaborasi kita wujudkan transformasi menuju Maluku yang maju adil dan sejahtera.

Menuju Indonesia emas 2045 par Maluku pung Bae, akhirnya dengan mohon petunjuk Allah forum konsultasi publik rancangan awal RKPD provinsi Maluku tahun 2027 saya buka. Sementara itu penanggungjawab kegiatan Lita Soulisa menambahkan, tugas Bappeda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan implementasi Tahunan dari RPJMD. Olehnya, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan hal penting.

Dimana output dari pelaksanaan ini merupakan input bagi tahapan berikutnya dari keseluruhan rangkaian Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang tujuannya memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027. Sedangkan hasil yang diharapkan peroleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap permasalahan pembangunan.

Selain itu terhadap isu aktual dan strategis serta prioritas pembangunan daerah guna perumusan arah kebijakan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Dan Nara sumber pada acara besar itu berasal dari Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Kepala BPS Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku dan Perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil.

Forum ini dihadiri oleh peserta dari unsur DPRD, Unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda/Pelajar, Dunia Usaha, Lembaga Non Pemerintah serta Pemangku Kepentingan Pembangunan lainnya. Kegiatan selama satu hari secara tatap muka bertempat di Zest Hotel Ambon. Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan dengan pembiayaan bersumber dari.

APBD Provinsi Maluku Tahun 2026. Pada DPA Bappeda Provinsi Maluku dan sebagian besar merupakan Anggaran Kemitraan Australia – Indonesia melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).