Sekda Wakili Gubernur Buka Rakor PBB-KB Wilayah Maluku-Papua

Ambon, MalukuBersatu.Com,- Badan Pendapatan Daerah Maluku (Bapenda), pada Kamis (27/02/25) mengelar Rapat Koordinasi Rekonseliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Yang menghimpun Wilayah Maluku-Papua dan PT Pertamina Patra Niaga yang dibuka Sekretaris Daerah Maluku mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. Kegiatan beangsung diaula lantai 7 kantor gubernur Maluku dengan mengusung tema.

"Kemampuan target daerah dan tantangan terhadap opsen PBB-KB triwulan IV di wilayah Papua-Maluku". Dimana Rakor diselenggarakan secara daring, dihadiri eksekutif GM regional Papua Maluku, PT Pertamina Parta ANiaga. Kasubdit Pendapatan Wilayah V Kementerian Dalam Negeri Budhi Rinaldi sekaligus sebagai pembawa materi. Para kepala perangkat daerah tegional Papua-Maluku pemungut pajak daerah.",tuturnya.

Selain itu Bapenda Maluku Utara, Bapenda Provinsi Papua, Bapenda provinsi Papua Barat, Provinsi Papua pegunungan DPKAD Provinsi Papua Barat Daya, BPKAD Provinsi Papua Selatan dan BPKADprovinsi Papua Tengah. dan beserta Rakor rekonseliasi PBB-KB, secara offline kegiatan ini dihadiri kepala Bapenda provinsi Maluku Inawati Tahir , BPKD propinsi Maluku Rudi Waras.

Dan sejumlah OPD lingkup pemerintah provinsi antara laut Kasus Perpustakaan Elvi Lailossa, Kadis P3A Husen Mandati, Sekean DPRD Propinsi Muluku F Samal. Gubernur dalam sambutan tertulis disampaikan, merasa bangga dan hormat, atas kepercayaan diberikan kepada pemerintah provinsi Maluku. Selaku tuan rumah penyelenggaraan koordinasi rekonseliasi selanjutnya mengatakan.

Meskipun acaranya dilaksanakan secara online, diharapkan tidak mengurangi semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Ini sebagai wujud kita bersama dalam melaksanakan instruksi nomor 1 tahun 2005 tentang efisiensi. Maka rapat dilaksanakan secara daring. Gubernur berharap koordinasi ini akan menjadi wadah diskusi yang produktif, pertukanran informasi.

Dan pengalaman terkait tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di bidang pajak dan Retribusi. Menurut berbagai praktik terbaik antar unit di wilayah masing-masing dapat dishare dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pendistribusian dan kontrol terhadap pembayaran pajak dan Retribus.

"Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam rapat koordinasi ini semoga rakor ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka meningkatkan target pendapatan kita kita", tandasnya..