Suryani : Maluku 1 Dari 8 Propinsi Peroleh Bantuan Skala, Partisipasi Pada Kelompok Rentan

Ambon,Malukubersatu.Com,-Kegiatan workshop konsolidasi pemerintah propinsi dan jaringan CSO menuju pembangunan yang inklusif berkelanjutan. Merupakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mewakili pemerintah Propinsi Maluku. Yang berkolaborasi dengan Skala (Sinergi dan kolaborasi layanan dasar).

Acara berlangsung di hotel Amaris pada Rabu (27/04/24) menghadirkan peserta dari Pemerintah dalam hal ini Dinas PPPA serta instansi terkait lainnya dengan para lembaga Desibilitas dan Perempuan di Maluku. Terkait kegiatan besar tersebut, lilis Suryani jabatan senior manager Gedsi yaitu keserataan gander desibilitas dan inklusif sosial kepada media menuturkan.

Pihaknya dalam hal itu Skala, mengambil Maluku sebagai salah satu propinsi dari delapan propinsi lain di Indonesia yang mendapat kesempatan didukung oleh Skala. Hingga dalam acara ini akan ada diskusi sehari untuk kami akan mencoba mengenali menganalisis kondisi atau peluang sebenarnya. Terkait dengan partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan di propinsi Maluku.

Dimana isyu besarnya adalah kalau dalam konteks gedsi, kita ingin melihat sejauh mana propinsi Maluku bisa mendorong untuk memperbaiki indeks pembangunan gander. Atau memperkecil indeks ketimpangan gender kami ingin melihat dengan anggaran yang ada. Kenapa pembangunan masih kesulitan bagi kelompok rentan apa saja kendalanya. Hingga Skala dapat berikan dukungan optimal bagi pemerintah.

Itu yang akan kita diskusikan hari ini untuk peserta dapat ungkapkan terhadap pengarusutamakan gander, desibilitas dan inklusif sosial. Yang sudah berjalan dipropinsi Maluku seperti apa kalau baik maka kita akan perbaiki lebih baik lagi. Kalau belum kita tingkatkan kemudian kita juga ingin mengenali mengenai data seperti apa dan analisa. Terutama data terpilah gander desibilitas karena data itu sangat penting kurisial krusial.

Kalau mau interfensi program tidak tahu perempuan dan laki laki berapa bahkan disemua sektor lini budaya, sosial ekonomi. Karena kalau tidak ada kita alami kesulitan untuk interfensi, untuk itu semoga kolaborasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan lembaga perempuan dalam berdiskusi ini. Untuk dapat menemukan solusi yang kolaboratif jadi dari kegiatan ini yang diharapkan.

Pertama, meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamakan gander, desibilitas dan inklusif sosial. Khususnya di RPJM nasional daerah nanti di dokumen perencanaan propinsi Maluku itu mau diturunkan seperti apa. Kedua, kami ingin mengenali persoalan dan peluang jadi tidak hanya isyu saja. Yang penting apa yang kita perbaiki atau tingkatkan di propinsi Maluku.(MB-01)