WALIKOTA RAKOR FORKOPINDA SAMPAIKAN ARAHAN PRESIDEN/ PEMILU-PEMILUKADA

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Pj Walikota Ambon Bodewin Wattimena, selesai gelar Rapat Koordinasi pemerintah forkopinda, KPU, Bawalsu Kota Ambon. Bersama dengan forkipimcam, para Camat, Lurah kepala desa kepala pemerintahan negeri. Ketua saniri negeri, BPD, Babinsa, Bhakantikmas dan Ketua RT/RW pada Senin (17/04/23). Kepada para wartawan di MCM menuturkan, kegiatan besar ini dibuat berdasarkan arah dari pa presiden untuk kita tindak lanjut di daerah.

Hingga bertepatan dengan kita sementara mempersiapkan kota Ambon untuk menghadapi Pemilu Pemilukada 8ntuk itulah semua porkopinda bersama dengan Bawaslu dan KPU. Kita sampaikan apa yang menjadi tanggung jawab kitaadakan pertemuan bersama supaya bisa menjadi perhatian masyarakat. Kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan agar menjadi perhatian dan bisa dilakukan sampai kejaran yang paling bawah.

Walikota sebitkan, Rapat yang digelar ini tidak hanya membicarakan pesta demokrasi yang siap digelar pada tahun 2924. Tetapi juga sampaikan pertemuan seluruh walikota dengan presiden yang mesti ditindaklanjuti sampai paf perangkat paling bawah yaitu RT. antara lain bicara soal penanganan stunting, bicara kemiskinan, inflasi dan bicara soal stabilitas keamanan. Sekali lagi apa yang menjadi arahan presiden kami turunkan ke bawah untuk menjadi tanggung jawab bersama.

Seperti Camat, Lurah, RT/RW yang merupakan tenaga teknis untuk mendukung program nasional tersrbut. Dengan demikian soal peryataan pa Kajari soal bagaimana mengelola dana desa yang baik dan benar itu harus dapat perhatian dari kita semua. Selain itu bagaimana perhatizn bersama terhadap kantikmas dari polres dan Kodim 1504. Bagaiman Pemilu ini akan terlaksana sampai hari ini sudah dilakukan berbagai pentahapan yang semuanya harus disampaikan kepada masyarakat.

Hingga para RT xampaikan ke warganya mading-mading, disinggung lagi soal sanitasi yaitu adanya jamban disetiap rumah penduduk mesti ada. Ini merupakan perhatian pemerintah dan kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak agar cambang disetiap rumah harus terwujud. Kemudian soal pendataan penduduk yang sampai hari ini kita masih bingung dengan data penduduk antar survei BPS dengan data Ducapil berbeda. "Minimal kita bisa punya pembanding data dengan mengisi data formal secara manual yang dilakukan oleh RT dan RW", harap Wattimena.

Karena mereka di lapangan mereka yang tahu warganya termasuk juga mendata orang yang sudah tinggal di Ambon tapi belum punya identitas sebagai warga Kota Ambon. Begitu pula dengan PBB, kami sangat mengharapkan perhatian dan peran dari RT, katena dari situlah kami meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu kami juga mohon kerjasama RT yang mengetahui ada orang yang membangun rumah yang belum punya IMB, selain itu ada orang yang memiliki bangunan tapi belum membayar PBB. Supaya PAD bisa meningkat ya mungkin untuk tahun ini dengan kerja bersama bisa meningkat walaupun tidak signifikan tapi di tahun depan pasti meningkat, karena semua harusbayar PBB.

Lanjutnya soal data sampai hari ini belum ada data lengkapnya, hingga bisa didata oleh RT dan RW minimal kita punya gambaran, tidak pernah data itu pasti tapi setidaknya ada gambaran mendekati kebenaran. Misalnya di Kota Ambon dari pagi hingga siang orang dari berbagai tempat datang, mereka pulang lagi waktu malam ya suatu hal yang wajar. Tapi bagi mahasiswa dari daerah lain datang belajar selama 4 tahun mereka harus memiliki KTP Ambon karena ketentuan 6 bulan menetap sudah harus memiliki KTP. Tujuannya agar tidak terjadi beban sosial hingga bebannya berkurang kalau dikurangi ditambahkan, karena yang kita peroleh sesuai jumlah penduduk.

Minimal mereka kuliah 4 tahun di kota Ambon tidak menjadi beban sosial Pemerintah Kota Ambon kalau mereka menjadi penduduk kota Ambon. Distribusikan alokasi itu semua dihitung mereka, saat disinggung soal batasan waktu pengumpulan data dari RT seperti apa. Saya mengatur kebijakannya dan secara teknis nanti ada yang mengatur soal itu tutup Pj Walikota (MB-01)