Bahas Persoalan Maluku DPR RI, DPD RI & DPRD Maluku Duduk Satu Meja Cari Solusi

Ambon, MalukuBersatu.com, -Untuk membawa Maluku keluar dari berbagai persoalan maka para pimpinan satu hati ada dalam kehidupan kekeluargaan yang harmonis. Dimana Senin (14/04/25). Terjadi pertemuan yang sangat luar biasa diantara anggota DPR RI, DPD RI berasama anggota DPRD propinsi Maluku. Yang berlangsung dirumah rakyat Karang Panjang pertemusn tersebut cukup lama.

Sebab membahas berbagai isu krusial yang kini dihadapi masyarakat di bumi Raja-raja. Berbagai masalah diantaranya kemiskinan ekstrem, pendidikan, infrastruktur, jalan , jembatan, masalah air bersih , listrik, jaringan internet di daerah 3 T. Proyek stategis nasional yang dijanjikan Pemerintah pusat, kesehatan, status tenaga honorer, hutang daerah kepada PT SMI, Rancangan undang- undang kepulauan.

Terlihat berbagai hal serius disampaikan para anggota DPRD Maluku kepada anggota DPR RI, DPD RI disaat rapat dengar pendapat antara tersebut. Pada pertemuan yang sangat perlu itu anggota DPRD Maluku sedang para senator yang duduk di parlamen yaitu. Anggota DPR RI Saadiah Ulupurty, Marchi Barens dan Aminudin Kolatleba tidak ikut Pratiwi Murad. Sedangkan untuk DPD RI, Nono sampono, Novita Anakotta, Bisri Lattuconsina dan tidak ikut Ana Latuconsina.

Di pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, pimpin jalannya rapat dengan menegaskan.Rapat ini bukan hanya seremonial, melainkan momentum strategis untuk membangun kekuatan kolektif demi Maluku dapat keluar dari berbagai ketertinggalan. Sebutnya, Maluku kini tidak baik-baik saja karena ada di peringkat keempat termiskin nasional, boleh dikatakan memalukan.

Hingga itulah sebagai cambuk untuk kita duduk bersama, berkolaborasi agar dapat mengambil langkah dan bertindak.Sebab masyarakat Maluku memiliki delapan wakil rakyat yang duduk lembaga tertinggi pada lingkup di pusat. Di kesempatan itu anggota DPD RI Novita Anakotta, katakan berbagai keluhan dan masukan dari DPRD Maluku. Menyangkut isu efisiensi anggaran dan legalitas koperasi Merah Putih.

Efisiensi bukan hal yang menyalahi aturan, setiap tahun pemerintah dan DPR RI menetapkan APBN yang sudah disetujui DPD. Namun semuanya itu yang penting, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu soal program koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Termasuk 900 koperasi di Maluku menurutnya harus ditindaklanjuti tanpa membebani APBD.

Harus pastikan pemerintah pusat hadir membantu legalitas dan pembiayaan koperasi di daerah, Jangan dibebankan lagi ke APBD kita yang terbatas. Istri dari Wakil anggota DPRD Propinsi Yohan Lewwrissa, singgung status tenaga honorer. Dimana sampai kini masih belum ada kejelasan, DPD sampai kini sementara memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.

Selain itu srikandi Maluku Saadia Uluputti anggota DPR RI dari partai PKS. Sampaikan pembagian bagi hasil perikanan kurangnya perhatian pemerintah pusat di sektor perikanan kepada Maluku, terkait RUU kepulauan.nsementara itu anggota DPR RI asal partai Gerindra Kolakleta soroti masalah keamanan daerah. Alimudin tegaskan bila daerah tidak aman maka tidak akan ada orang yang mau berinvestasi di Maluku.

Hingga dirinya menyeruhkan perdamaian itu diata segalanya. Juga sampaikan terkait memperjuangkan Kuota calon Haji bagi Maluku. Sebutnya, dari Rapat antara pimpinan dan anggota DPRD Maluku bersama anggota DPD RI DAN DPR RI. Haruskah kita menyatukan persepsi untuk memperjuangkan Maluku keluar dari kemiskinan. Cara ini suatu yang luar biasa terbangun keharmonisan diantara kita demi untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat integrasi Nasional.(MB-01)