Bapeda Gelar FRKPD 2025, 6 Isyu Penting Jadi Perhatian

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Bapeda Propinsi Maluku yang dipimpin Dr Anthon Lailossa hari ini Kamis (14/03/24) mengelar Forum konsultasi publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025. Forum konsultasi publik penyusunan RKPD propinsi Maluku tahun 2025 dibuka oleh Plt Sekda yakni Kadis PUPR Ismail Usemahu yang berlangsung diruang rapat lantai dua. Usemahu dalam menyampaikan sambutan Sekda Sadli Lue menyatakan. Kegiatan ini merupakan tahapan terpenting terhadap perencanaan dalam penyusunan APBD sesuai amanat Pemendagri no 86 tahun 2017.

Tentang tata cara pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, karena itu Forum ini sangat penting untuk menerima saran dan masukan. Dari semua pemangku kepentingan yang hadir baik secara tatap muka maupun virtual. Lanjutnya melalui forum konsultasi publik ini diharapkan dapat menghimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2025.

Untuk itu pemerintah propinsi Maluku telah menetapkan tema RKPD tahun ini yaitu "penguatan fondasi transformasi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Dengan demikian ada enam prioritas yang saya akan sampaikan dimana ini merupakan sesuatu yang penting pada forum ini. Pertama, perencanaan tahun ini juga secara bersamaan rencana pembangunan daerah Maluku tahun 2025-2026, RKPD 2026 selanjutnya mengacu pada RKPD dimaksud.

Kedua, capaian pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023 menunjukan peningkatan yang signifikan. Antara lain pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan rasio karena itu harus terus mempertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025-2026. Tiga, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang terbatas saya mengajak para pimpinan OPD berfikir kreatif. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersinergi dengan program pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di Maluku.

Serta membangun kemitraan dengan BUMD dan swasta untuk mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Empat, mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat melalui APBN yakni dana dekosentrasi tugas pembantuan serta dana alokasi khusus. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan didaerah. Lima, peningkatan kemampuan keuangan daerah terutama penerimaan asli daerah melalui program inovasi. Sesuai dengan kewenangan pemerintah propinsi.

Keenam, program tahun 2025 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Memperkuat daya saing kita utamanya investasi karena tahun 2025 ini merupakan tahun awal rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah Maluku tahun 2025-2045.(MB-01)