Bapenda Gelar Coffe Morning Satukan Persepsi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Ambon,MalukuBersatu.Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi maluku melalui Badan Pendapatan Daerah mengadakan Coffee morning pada Senin (20/04/26). Dengan tema "Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Dana Transfer Pusat ke Daerah Tahun Anggaran 2026". Rapat luar biasa ini dihadiri oleh Wakil Gubenur Maluku, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan OPD dan UPT Lingkup Provinsi Maluku Serta Pimpinan Instansi Vertikal.

Antara lain (Kepala BPK, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Maluku, Pimpinan PT. Bank Maluku dan Maluku Utara,dan Kepala Bea Cukai Perwakilan Maluku). Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, S.Sos dalam sambutannya menuturkan. Provinsi Maluku Merupakan Daerah Kepulauan sehingga kebutuhan program pemerataan pembangunan sangat menjadi perhatian utama.

Untuk itu perlu adanya upaya strategis Guna Mendapatkan Alokasi Dana Transfer Sebagai Kekuatan Dalam membangun daerah ini. Olehnya Rapat Koordinasi Ini menjadi penting untuk mengevaluasi kinerja capaian pembangunan daerah. Sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal di tengah dinamika Kebijakan Fiskal Nasional. Dimana kebijakan Pengalokasian Dana Transfer Pusat Tahun Anggaran 2026 merupakan.

Upaya untuk mendorong peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah,Guna Mendukung Pemulihan Dan Penguatan Ekonomi. Dengan Mengedepankan kinerja yang dinamis dan strategis, menekan angka pengangguran, mengendalikan inflasi. Serta mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD. Namun Demikian, Kebijakan Efisiensi Anggaran Yang Ditetapkan Pemerintah Pusat Turut Memberikan Dampak Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.

Khususnya Bagi Provinsi Maluku Yang Masih Sangat Bergantung Pada Dana Transfer. Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, S.STP, M.Si, dalam Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi SE- Indonesia T.A 2026. Menyatakan Maluku berada diposisi ke 9 dari 38 provinsi, ini tren positif yang sangat luar biasa. Beliau menekankan bekerja sama instansi vertikal perihal elektronivikasi transaksi sangat penting.

Salah satunya bisa mendorong Maluku dengan kartu kredit pemerintah daerah perluasan digitalisasi dalam hal elektronifikasi. Selain itu permasalahan keuangan daerah dari sisi pendapatan,Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimalnya effort pemerintah kabupaten/kota untuk opsen PKB dan BBNKB. Pengelola Aset Daerah seperti tanah dan bangunan yang terlantar (idle) dan tidak dipergunakan dengan baik (underutilized).

Sehingga sering kali diokupasi tanpa hak oleh Masyarakat dan menimbulkan permasalahan hukum. Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku,Dr Djalaludin Salampessy,S.Pi.SH.,M.Si mengatakan. Pemerintah Daerah Dituntut Untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan Kualitas Perencanaan. Serta efisiensi belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada Masyarakat.

Dengan demikian, berbagai upaya Inovasi oleh OPD harus dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan hukum. langkah inovasi yang dilakukan Bapenda akan memberikan kontribusi terhadap pengalokasian dana transfer sesuai prosedur yang berlaku.