IMM Cabang Ambon Soroti Dugaan Markup Dua Dinas, Inspektorat Promal Dinilai Lumpuh

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Inspektorat yang dipimpin Jasmono, kini mendapat sorotan tajam dari Ikatan Mahasiswa Muhamnadiyah (IMM). Mereka mintakan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa evaluasi kinerja Jasmono yang dinilai tidak benar. Kepada media ini melalui siaran pers Ali Usemahu sebagai fungsionaris IMM menandaskan, Inspektorat Provinsi Maluku sudah tidak objektif melaksanakan tugas.

Usemahu sebut, lemahnya fungsi pengawasan internal turut melanggengkan kejahatan. Lanjutnya, dugaan praktik penggelembungan anggaran (markup) yang terjadi di dua dinas strategis Pemerintah Provinsi Maluku. Pernyataan ini menyusul berdasarkan temuan Komisi II DPRD Provinsi Maluku yang mengungkap banyaknya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Beberapa proyek diduga mengandung unsur markup anggaran secara sistematis, dengan keterlibatan aktor-aktor internal birokrasi yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.“Ini bukan sekadar soal pelanggaran teknis, ini soal rusaknya sistem dan budaya birokrasi kita. Jika Inspektorat ikut bermain atau membiarkan, maka rakyat tidak lagi punya pagar untuk melindungi uang negara,” ujar Usemahu dalam keterangannya.

Dirinya menyoroti dugaan penunjukan dua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Inspektorat Provinsi Maluku. Yang dilakukan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan pimpinan. Akibatnya, terjadi sentralisasi kegiatan pada segelintir pihak yang justru belum memiliki kapasitas memadai dalam pembinaan dan pengawasan.

“Ada puluhan pegawai di Inspektorat, tapi yang pegang kegiatan hanya dua orang. Apa ini yang disebut birokrasi sehat? Ini bentuk baru dari birokrasi kartel,” kritiknya. Ali juga menyinggung lambannya penyelesaian proyek rehabilitasi Mess Maluku. Yang telah menguras puluhan miliar rupiah dari APBD selama empat tahun. Meski proyek tak kunjung rampung, hasil audit internal hingga kini belum dibuka ke publik.“Apa yang ditutupi?

Jika bersih, buka hasil auditnya, jika tidak, DPRD harus tegas bawa ini ke ranah hukum,” tegas Ali.Tak berhenti di situ, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku turut memperkuat asumsi publik. Bahwa penyimpangan terjadi di banyak sektor termasuk menyangkut pendidikan generasi muda.

Ali memandang kondisi ini sebagai sinyal darurat yang jika dibiarkan akan memperkuat kultur impunitas di kalangan birokrat. Mengakhiri pernyataannya, Ali Usemahu menegaskan.Bahwa Maluku membutuhkan aparat pengawasan yang berani dan tidak tunduk pada kepentingan sempit.“Ini saatnya masyarakat sipil, mahasiswa, dan media bersatu mengawal anggaran daerah. Maluku tidak kekurangan sumber daya, yang kita kekurangan adalah keberanian untuk bersih,” pungkasnya. (MB-01)