Lailossa : Dari Musrenbang Manise Dibahas Isu Gender, Disabilitas & Inklusi Sosial

Ambon,MalukuBersatu.Com,-Kepala Bapeda Propinsi Maluku, Dr Anthon Lailossa selesai pembukaan kegiatan Musrenbang Tematik Manise pada Selasa (03)03/26) kepada pers di hotel Santika Premiere menyatakan. Ini untuk kedua kalinya Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Manise.

"Dimana yang kami buat ini khusus dan berfokus pada isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GetsI). Forum ini disebut sebagai salah satu praktik terbaik (best practice) yang bahkan menjadi inspirasi di tingkat daerah tetapi juga ditingkat nasional. Dikatakan, pemerintah propinsi Maluku sangat berikan perhatian kepada masyarakat sipil khusus Getsi", tuturnya.

Dan dibuatlah kegiatan tersebut untuk dapatkan isu-isu spesifik seperti gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebab kerap tidak tertangkap secara rinci. “Sebutnya, terkadang pada forum Musrenbang yang luas, isu spesifik seperti yang kita lakukan tidak tertangkap dengan jelas. Karena itu dibuat Musrenbang khusus seperti ini, agar dapat menghimpun aspirasi masyarakat sipil” jelasnya.

Jadi Inspirasi Nasional

"Lailossa jelaskan lebih lanjut, Musrenbang Manise yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Maluku disebut telah menjadi inspirasi di tingkat nasional. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan arahan kepada seluruh daerah di Indonesia. Untuk dapat mengadopsi sejumlah praktik baik dari berbagai provinsi, termasuk Maluku. Salah satu best practice dari Maluku adalah Musrenbang Manise ini,” ungkapnya.

Forum ini diharapkan benar-benar mampu menangkap suara hati masyarakat sipil terkait isu GetsI, terutama dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Musrenbang dilaksanakan pada tingkat provinsi dengan melibatkan jaringan masyarakat sipil. Para perencana daerah mendengar langsung aspirasi dari lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang perempuan, disabilitas, dan inklusi sosial.

"Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis kebutuhan nyata masyarakat Maluku secara keseluruhan. Apa yang jating buat dengan melibatkan masyarakat sipil itu berdasarkan arahan pimpinan yang nana semua berlangsung untuk Maluku pung Bae", tutup kepala Bapeda Dr Anthon Lailossa.

Hasil Musrenbang GetsI tingkat provinsi Maluku ini nantinya akan dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan forum lintas OPD. Setelah itu, isu-isu tersebut akan dibawa dalam Musrenbang yang lebih besar libatkan seluruh Kabupaten/Kota.

“Setelah di provinsi matang, maka kita masuk dalam Musrenbang dengan kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota bersama provinsi menangani isu-isu ini, sekaligus dibawa ke pemerintah pusat,” jelasnya. Diharapkan, melalui mekanisme ini, persoalan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang selama ini kerap luput dari perhatian dapat tertangani secara lebih sistematis dan terintegrasi di seluruh wilayah Maluku.(MB-01)